Pemerintah Buka Investasi AS di Sektor Mineral Kritis, Tetap Prioritaskan Hilirisasi

KETIK, JAKARTA – Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi yang lebih luas bagi perusahaan Amerika Serikat di sektor mineral kritis. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi kerja sama ekonomi bilateral Indonesia–Amerika Serikat, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan kepentingan strategis dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh realisasi investasi harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia serta mendukung agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

“Untuk mineral kritikal terkait dengan nikel, logam tanah jarang, dan mineral-mineral lainnya, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Amerika Serikat untuk melakukan investasi dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Tapi, kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi, termasuk dalamnya ada investasinya,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Jumat, 20 Februari 2026.

Fokus pada Hilirisasi, Bukan Ekspor Bahan Mentah

Bahlil menekankan bahwa pemerintah memberikan kesempatan investasi yang setara kepada semua negara, termasuk Amerika Serikat, selama mereka mematuhi regulasi dan mendukung kebijakan hilirisasi nasional. Ia memastikan kerja sama ini tidak berarti membuka kembali keran ekspor bahan mentah.

“Kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain yang akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di mineral kritikal dan ini sudah terjadi, sebelum perjanjian ini pun sudah ada contoh, seperti Freeport,” ujar Bahlil.

Sebagai contoh, ia merujuk pada keberadaan PT Freeport Indonesia yang telah lebih dulu berinvestasi di sektor pertambangan nasional.

“Jadi, jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah, enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian kemudian hasilnya bisa diekspor,” tegas Bahlil.

Pemerintah secara konsisten mewajibkan proses pemurnian dan pengolahan di dalam negeri sebelum produk mineral diekspor ke pasar global.

Tawarkan Wilayah Tambang Prospektif

Untuk mempercepat realisasi kerja sama, pemerintah telah memetakan sejumlah wilayah pertambangan yang dinilai prospektif dan siap ditawarkan kepada investor. Bahlil menyatakan pemerintah akan memfasilitasi perusahaan yang berminat agar proses investasi berjalan lebih efektif.

“Saya juga menjelaskan bahwa dalam konteks perolehan terhadap wilayah-wilayah pertambangan yang ada, kami setelah ini, kami akan menawarkan kepada mereka mana perusahaan-perusahaan yang ingin masuk dan kemudian kita fasilitasi dan saya sudah melakukan pemetaan-pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang prospek karena kita juga harus membangun, menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini,” ungkap Bahlil.

Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin menjaga momentum hubungan ekonomi strategis kedua negara sekaligus mempercepat eksekusi investasi.

Perkuat Rantai Pasok Global Mineral Kritis

Pemerintah menargetkan investasi di sektor mineral kritis mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global mineral strategis yang semakin dibutuhkan untuk industri energi masa depan.

Dengan membuka peluang investasi secara selektif dan terukur, Indonesia menegaskan diri sebagai mitra global yang terbuka, tetapi tetap berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah memastikan setiap kerja sama mendukung agenda hilirisasi nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.