KETIK, SAMPANG – Pemerintah Desa (Pemdes) Tamberu Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tahap II tahun 2025 kepada 105 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp900.000 yang disalurkan secara tunai.
Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di kediaman H. Badri pada Selasa, 30 Desember 2025. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan pengawasan aparatur desa setempat.
BLT Kesra merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah pusat yang bertujuan melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian.
Program ini menyasar kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tertinggi serta kerap disalurkan secara rapel agar manfaatnya lebih dirasakan oleh penerima.
Sasaran utama BLT Kesra adalah keluarga yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok Desil 1 hingga Desil 4, yang mencakup kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin.
Program ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga penerima manfaat.
Pejabat Kepala Desa Tamberu Timur melalui Sekretaris Desa, Indra Maulana Arifin, mengatakan bahwa proses penyaluran BLT Kesra tahap II berjalan dengan lancar dan transparan.
“Kami menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat agar penyaluran bantuan ini dilakukan secara tepat sasaran dan transparan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pada tahap II tahun ini terdapat 105 KPM yang menerima BLT Kesra. Ia berharap bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, semoga BLT Kesra ini dapat membantu meringankan beban KPM. Atas nama Pemdes Tamberu Timur, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia atas kepeduliannya terhadap warga Desa Tamberu Timur. Semoga program ini dapat terus berlanjut,” katanya.
Lebih lanjut, Indra Maulana Arifin menjelaskan bahwa BLT Kesra merupakan program yang sepenuhnya digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, sehingga pemerintah desa tidak memiliki kewenangan dalam menentukan penerima bantuan.
“Program ini disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Sampang, berdasarkan data DTSEN untuk keluarga yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4,” jelasnya. (*)
