Pembangunan Sekolah Rakyat di Cilacap Jadi Prioritas, Menyasar Masyarakat Miskin Ekstrem

KETIK, CILACAP – Bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, Pemerintah Republik Indonesia (Rai) memberikan program pendidikan Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis dalam membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sekolah Rakyat secara resmi dilaunching langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Banjarmasin pada Senin, 12 Januari 2026 lalu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman

Kehadiran orang nomor satu di Cilacap itu bukan tanpa alasan, Kabupaten Cilacap menjadi bagian dari 166 daerah di Indonesia sebagai penerima program pendidikan Sekolah Rakyat.

Bupati Cilacap menyampaikan, terkait anggaran pembangunan digunakan pada tahun 2026 ini sepenuhnya bersumber dari pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah Kabupaten Cilacap telah melakukan berbagai persiapan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Untuk segala sesuatu sudah kami siapkan, antara lain proses perizinan hampir selesai, begitupun dengan lahan yang akan ditempati, intinya kebutuhan dasar sudah kita siapkan semuanya," ungkap Bupati Cilacap saat ditemui, Senin, 19 Januari 2026.

Lebih lanjut, nantinya sekolah tersebut akan menampung sekitar 1.000 siswa dari SD, SMP, hingga SMA dengan konsep boarding school. Peserta didik diprioritaskan bagi warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Jadi peserta didik yang masuk adalah warga kategori DTKS kemiskinan desil 1 dan 2, tercatat di Cilacap data kemiskinan paling banyak di wilayah Cilacap Barat tepatnya di Majenang, sedang lokasinya di Desa Jenang, Kompleks Balai Benih Ikan Majenang," tutur pria yang akrab disapa Mas Syamsul.

Dia menjelaskan, untuk luasan tanah yang akan di bangun Sekolah Rakyat sekitar 5 hektare dan status tanah tersebut milik Pemerintah Daerah. Syamsul menambahkan, jika persiapan sudah rampung akan selanjutnya akan melakukan perekrutan guru.

"Setelah itu kita melihat sistem operasional seperti apa sehingga pelaksanaannya bisa optimal. Semoga dengan program ini angka putus sekolah berkurang. Program ini menyasar kepada masyarakat yang paling rentan dan membutuhkan," pungkas Syamsul. (*)