KETIK, SURABAYA – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau penyaluran tahap akhir Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesejahteraan Sosial (Kesra) 2025 di Kantor Pos Kebonrejo, Surabaya, Senin, 29 Desember 2025.
Didampingi Dirut PT Pos, Haris, kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak.
Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan BLTS bagi sekitar 35 juta KPM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sementara 17 juta lainnya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Penyaluran ini didahului proses verifikasi data yang melibatkan BPS, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. "Dari lebih 35 juta data yang diverifikasi, sampai hari ini lebih dari 33 juta KPM sudah dinyatakan memenuhi syarat," ucap Gus Ipul.
Ia menerangkan bahwa BLTS ditujukan bagi keluarga pada desil 1 sampai desil 4, yaitu 40 persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Apabila penyaluran melalui PT Pos selesai, pemerintah optimistis realisasi bantuan dapat melampaui 95 persen dari total anggaran yang dialokasikan.
"Ini bagian dari progres penyaluran bantuan sosial yang perlu kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat," tutur Gus Ipul.
Di tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar bagi bantuan sosial reguler, antara lain Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan nilai lebih dari Rp74 triliun.
Anggaran tersebut kemudian ditambah atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto hingga total belanja bansos, termasuk BLT, mencapai lebih dari Rp110 triliun.
"Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus meringankan beban keluarga yang membutuhkan," imbuhnya.
Berkaitan dengan upaya pengawasan untuk mencegah bantuan salah sasaran, Gus Ipul menegaskan bahwa kunci utamanya adalah pemutakhiran data yang berkelanjutan.
Masyarakat diminta aktif melakukan usul dan sanggah melalui berbagai saluran, mulai dari operator desa, pendamping sosial, dinas sosial, hingga aplikasi Cek Bansos.
"Di aplikasi itu ada menu usul dan sanggah. Masyarakat bisa melaporkan jika menemukan penerima yang dinilai tidak memenuhi kriteria. Data tersebut akan kami verifikasi bersama BPS," jelasnya.
Bagi masyarakat yang kesulitan mengakses aplikasi, Kementerian Sosial juga membuka layanan call center 24 jam di nomor 021-171. Selain itu, tahun ini Kemensos berencana meluncurkan layanan pengaduan dan usulan melalui WhatsApp.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, mengungkapkan bahwa pihaknya dipercaya untuk menyalurkan BLT Kesra kepada sekitar 18 juta penerima. Hingga Senin, 29 Desember 2025, PT Pos telah menerima alokasi penyaluran bagi kurang lebih 14 juta KPM.
"Khusus Jawa Timur, alokasinya sekitar 593 ribu penerima, dan sudah tersalurkan lebih dari 544 ribu atau sekitar 92 persen," kata Haris.
Untuk Kota Surabaya, dari alokasi awal sekitar 70 ribu KPM, terdapat penambahan data terbaru sebanyak kurang lebih 19 ribu penerima yang mulai disalurkan pada hari ini.
Mengingat waktu penyaluran yang tersisa hanya beberapa hari menjelang akhir tahun, PT Pos meningkatkan jumlah petugas serta memperpanjang jam layanan kantor.
Ia juga mengimbau para penerima bantuan agar mematuhi jadwal pencairan yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan RT/RW guna menghindari terjadinya kerumunan.
Sementara itu, bagi lansia dan warga yang sedang sakit, bantuan dapat disalurkan langsung ke rumah melalui koordinasi dengan pendamping sosial maupun perangkat setempat.
“Untuk melihat langsung proses penyaluran BLT Kesra di Kantor Pos Kebonrejo Surabaya,” ujar Haris menutup pernyataannya.
Sebagai informasi, setiap KPM menerima BLT Kesra sebesar Rp900 ribu untuk periode tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025. (*)
