KETIK, SURABAYA – Ada kabar gembira bagi guru dan kepala sekolah di Sekolah Rakyat se-Indonesia. Ya, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf bakal segera menandatangani proses pencairan tunjangan kinerja (tukin).
“Saya akan segera menandatangani peraturan tentang ini dan saya minta hak-hak para guru segera diberikan. Haknya mereka harus dapat. Tidak boleh karena ketentuan, hak mereka kemudian terhambat,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Kabar tersebut diinformasikan mensos saat memimpin rapat koordinasi secara daring dengan para Kepala Sekolah Rakyat se-Tanah Air hari ini.
Gus Ipul, sapaan akrab mensos, menjelaskan anggaran tukin telah disiapkan dan tengah diselesaikan payung hukum tentang kelas jabatan guru dan tenaga kependidikan.
Setelah proses regulasi selesai, kata dia, pembayaran tukin akan dilakukan, termasuk secara rapel sesuai masa tugas.
“Yang penting kita tidak korupsi, tidak pungli, dan tidak mengurangi hak-hak mereka. Selama itu hak, carikan jalan supaya bisa diterima,” ucap menteri yang juga Sekretaris Jenderal PBNU tersebut.
Di sisi lain, pada kesempatan sama Mensos Gus Ipul mengapresiasi kerja keras kepala sekolah dan guru dalam mengelola Sekolah Rakyat yang diisi “siswa-siswa istimewa” dengan berbagai latar belakang.
Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya pendataan profil sosial siswa secara lebih rinci dan manusiawi, bukan sekadar data administratif.
Kemudian, Gus Ipul juga meminta para kepala sekolah menyiapkan intervensi terhadap kerentanan siswa berdasarkan hasil asesmen.
Poin berikutnya, Gus Ipul meminta di setiap Sekolah Rakyat disiapkan ruang pengaduan sebagai saluran aman bagi siswa dan tenaga kependidikan.
Mensos juga menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara kepala sekolah, guru, dan siswa untuk menjaga soliditas lembaga.
Sementara itu, Wagub Jatim periode 2009-2019 tersebut menegaskan terus melakukan evaluasi, monitoring dan koordinasi internal maupun lintas kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. (*)
