KETIK, BATU – Percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi perhatian utama Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen itu ditegaskan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, usai mengikuti Rapat Koordinasi Tata Kelola MBG di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis, 19 Februari 2026.
Rakor yang dipimpin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, serta dihadiri kepala daerah dan Ketua Satgas MBG se-Jawa Timur.
Dalam forum itu dipaparkan, sebanyak 8,4 juta penerima manfaat di Jawa Timur telah terlayani melalui 3.339 SPPG dengan dukungan anggaran Rp4,17 triliun.
Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan legalitas dapur, meliputi kepemilikan SLHS, sertifikasi juru masak, hingga sertifikat halal sebagai standar wajib penyelenggaraan MBG.
Heli menegaskan, Kota Batu siap menindaklanjuti arahan tersebut dengan mempercepat pemenuhan SLHS bagi dapur SPPG yang telah beroperasi. Selain itu, penguatan kualitas menu dan tata kelola distribusi juga menjadi prioritas.
“Kota Batu berkomitmen mempercepat pemenuhan standar SLHS untuk dapur SPPG serta memastikan mutu menu dan distribusi berjalan optimal. Program ini bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi,” ujarnya ditulis, Senin, 23 Februari 2026.
Saat ini, ada sekitar 25 dapur SPPG di Kota Batu telah melayani ribuan pelajar dan kelompok rentan. Namun, dari SPPG yang beroperasi, baru delapan unit yang mengantongi SLHS. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang tengah dikebut pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Batu mencatat, proses pemenuhan standar higienis dan sanitasi dilakukan secara bertahap. Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda Dinkes Kota Batu, Esty Setya Windari, menyebutkan bahwa verifikasi terus berjalan.
“Saat ini ada delapan SPPG yang telah mendapatkan SLHS, dan proses pendampingan untuk unit lainnya masih berlangsung,” katanya.
Selain aspek administratif, kedisiplinan relawan dalam menerapkan standar keamanan pangan di lapangan juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota Batu memastikan pembinaan dan pengawasan akan diperkuat agar seluruh dapur memenuhi ketentuan sebelum beroperasi penuh.
Melalui sinergi lintas sektor, percepatan sertifikasi SLHS diharapkan dapat segera tuntas sehingga Program Makan Bergizi Gratis di Kota Batu berjalan sesuai standar keamanan pangan dan memberi dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat. (*)
