Satu Tahun Cak Nur-Mas Heli, Apindo Dorong Pemkot Batu Lebih Inovatif dan Adaptif

KETIK, BATU – Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Nurochman-Heli Suyanto, kalangan pengusaha mendorong agar Pemerintah Kota Batu semakin inovatif dan adaptif di tengah ketatnya persaingan antardaerah.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu, Suryo Widodo, menilai tantangan ekonomi saat ini menuntut pemerintah daerah melakukan pembenahan di berbagai sektor strategis.

“Di era yang penuh tantangan seperti sekarang, semua daerah harus berbenah. Persaingan antar daerah semakin ketat, sehingga Kota Batu perlu lebih inovatif di seluruh sektor, mulai dari pariwisata, UMKM, pertanian, hingga food and beverage,” ujar Suryo, Sabtu, 21 Februari 2026.

Suryo yang juga Direktur Jawa Timur Park Group itu menekankan pentingnya langkah proaktif pemerintah dalam merealisasikan visi dan misi Cak Nur-Mas Heli, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah harus lebih proaktif menjalankan visi dan misi serta lebih dekat dengan masyarakat. Caranya dengan memperkuat komunikasi dan mendengarkan aspirasi warga,” katanya.

Ia menilai, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat dicapai melalui peningkatan kualitas hidup, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi berkelanjutan berbasis UMKM, pariwisata, dan investasi.

Selain itu, Suryo menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima.

“Penataan pemerintahan harus dilakukan dengan baik. Transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat, begitu pula pelayanan publik. Peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum juga harus menjadi perhatian, termasuk upaya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan daerah perlu didukung perencanaan strategis jangka panjang yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga harus menjadi fokus agar pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur semakin berkualitas.

Suryo menambahkan, proses pengambilan keputusan pemerintah semestinya dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan publik. (*)