Pansus LKPJ Prioritaskan Pembangunan Rutilahu dan Rusunami untuk Entaskan Kemiskinan

KETIK, SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Surabaya menekankan pentingnya percepatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) sebagai upaya strategis dalam pengentasan kemiskinan di kota ini.

Langkah ini dianggap krusial mengingat masih banyak warga berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya, Budi Leksono atau yang akrab dipanggil Buleks menegaskan pentingnya prioritas dalam pengentasan kemiskinan.

"Indeks kinerja utama sudah tercapai, tapi ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Contohnya persentase kemiskinan, ini harus lebih diperhatikan. Banyak kebutuhan seperti Rutilahu (Rumah Layak Huni) dan Rusunami," kata Buleks pada Kamis 27 Maret 2025.

Ia juga menyoroti aset-aset padat karya yang belum maksimal dimanfaatkan sehingga segera dihidupkan untuk mengentasan kemiskinan.

Selain itu, Pansus juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD), utamanya sektor parkir yang dianggap rawan kebocoran.


"Kalau aset itu bisa dimanfaatkan, bisa membantu banyak orang. Jangan sampai ada aset yang dibiarkan mangkrak. Ini perlu inspeksi. Kita juga harus berani membenahi sektor parkir. Kebocoran PAD dari sektor ini cukup besar," terang Polisi PDIP.

Maka dari itu, Pansus akan menjadwalkan pertemuan kembali dengan Bappeda Litbang, Bapenda, Adpem, dan BPKAD.

Hal ini beber Ketua Fraksi PDIP - PAN itu untuk memastikan aset dan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Ini masih prolog atau tahap awal. Kita akan evaluasi 2024 dan melihat apa yang bisa diperbaiki untuk 2025 ke depan," pungkas Budi Leksono.  (*)