KETIK, BOJONEGORO – Polres Bojonegoro kembali mencatatkan prestasi di bidang pelayanan publik dengan meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2025. Capaian ini menegaskan komitmen institusi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut. Wakapolres Bojonegoro, Yoyok Dwi Purnomo, menerima penghargaan itu dalam acara yang berlangsung di ruang rapat Biro Perencanaan Polda Jawa Timur, Selasa, 7 April 2026.
Secara terpisah, Kapolres Bojonegoro, AKBP Afrian Satya Permadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja kolektif yang dilakukan secara konsisten dan penuh dedikasi.
Afrian menegaskan, penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga menjadi pemacu untuk terus memperbaiki kualitas layanan di masa mendatang. Menurutnya, pelayanan publik yang optimal harus terus ditingkatkan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
“Alhamdulillah Polres Bojonegoro meraih nilai 88,66 dengan kategori A atau sangat baik. Kami akan terus berusaha mempertahankan sekaligus memperbaiki pelayanan berdasarkan saran dan masukan yang ada,” ujar Afrian.
Ia menambahkan, penilaian dari Ombudsman memiliki peran penting sebagai alat evaluasi sekaligus indikator komitmen institusi dalam menghadirkan layanan yang transparan dan akuntabel. Penilaian tersebut juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan untuk mencegah praktik maladministrasi di lingkungan pelayanan publik.
Polres Bojonegoro, lanjut Afrian, akan terus melakukan berbagai langkah pembenahan secara berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan fasilitas layanan, penyederhanaan prosedur administrasi, hingga penguatan integritas dan profesionalisme personel.
Dengan berbagai langkah tersebut, Polres Bojonegoro menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (*)
