KETIK, YOGYAKARTA – Asap sisa kebakaran yang masih menggantung di udara pada Sabtu pagi, 30 Agustus 2025, bukan hanya menyisakan bau sangit, tapi juga duka mendalam. Puing dan coretan yang merusak wajah Markas Polda DIY adalah klimaks dari amarah yang meledak, dipicu oleh simpati atas meninggalnya seorang rekan pengemudi ojek online.
Pemandangan di kompleks Polda DIY adalah sebuah potret pilu. Tembok yang bisu kini berteriak lewat coretan cat semprot dengan menuliskan "Kalian Bunuh Affan" lalu ada tulisan lagi yang mengungkapkan kemarahan " Polisi Asu" ( polisi anjing) dan "fuck the polisi" dan ada juga tulisan "DPR Asu" ungkapan yang diucapkan dengan dibawahnya diberi tanda kutip "ACAB" kalau dibalik "BACA"
Pemandangan yang tersaji adalah antitesis dari citra gagah sebuah markas besar penegak hukum. Kepulan asap hitam yang terkadang masih membubung dari sisa puing yang terbakar menjadi penunjuk arah pertama menuju pusat kerusakan.
Jalanan di depannya, yang biasanya menjadi urat nadi lalu lintas, kini laksana medan perang yang ditinggalkan. Puing-puing berserakan, dari batu, kayu hangus, hingga serpihan kaca, memaksa setiap pasang mata untuk menelan pil kenyataan pahit: pos jaga yang hangus menjadi arang, dan jendela-jendela gedung utama yang pecah menganga seperti luka terbuka.
Pemandangan dan sisa Puing puing akibat demantrasi di Mapolda DIY. (Foto: Teguh/ Ketik)
Semua ini adalah saksi bisu dari gelombang massa yang tumpah ruah pada Jumat malam, membawa serta mengecewakan yang telah lama terpendam.
Di tengah lanskap kehancuran itu, beberapa petugas polisi berdiri di termangu. memaparkannya menyapu markasnya sendiri.
Sulit menjelaskan apa yang berkecamuk di pikiran. Apakah dia melihat tempat kerja yang hancur, simbol otoritas yang dilecehkan, atau mungkin pertanyaan besar tentang mengapa semua ini harus terjadi?
Kehadirannya yang di antara puing-puing menjadi potret ironis yang kuat: seorang penjaga yang kini harus menyaksikan rumahnya sendiri tak terjaga.
Dampak dari eskalasi kemarahan ini tak hanya terasa di dalam pagar Polda DIY. Pakuwon Mall, pusat dunia hiburan megah yang berdiri tak jauh dari lokasi, terpaksa ikut menelan pil pahit.
Asap, ketegangan, dan blokade massa membuat denyut perekonomian di sekitarnya terhenti total pada hari Sabtu. Sebuah pengingat bahwa gejolak sosial adalah api yang bisa merembet, membakar lebih dari sekedar target utamanya.
Mengingat kehadiran Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkuwono X pada hari Jumat malam membawa pesan yang meneduhkan sekaligus tegas. "Ngarsa Dalem" pertama-tama menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam atas kematiannya pengemudi ojek online yang menjadi pemicu aksi. Ia mengakui adanya luka dan duka yang dirasakan oleh masyarakat.
Namun, Sultan dengan jelas menarik garis batas. “Jogja tidak ingin ada kekerasan,” tegasnya. Bagi Sultan, peristiwa ini adalah sebuah pelajaran bersama yang sangat mahal. Ia mengingatkan bahwa demokrasi, dengan segala kebebasannya, terkadang menuntut harga yang harus dibayar.
“Demokrasi memang harus dibayar mahal, namun supremasi sipil harus tetap ditegakkan,” menggarisbawahi pentingnya menjaga tatanan hukum dan independensi umum.
kehadiran Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkuwono X pada hari Jumat malam membawa pesan yang meneduhkan dengan mengajak dialog tanpa anarki. (Foto: Teguh/ Ketik)
Pesan Sultan menjadi pelajaran demokrasi, dan menghindari konflik. Di satu sisi, ia menyatakan menghargai aspirasi rakyat sebagai hak konstitusional yang tak boleh dibungkam. Namun di sisi lain, ia mengecam keras cara-cara kekerasan dalam melamarnya.
“Saya menghargai aspirasi rakyat, namun jangan melalui kekerasan,” pesannya menjadi benang merah yang mencoba menyebarkan kembali kain sosial Yogyakarta yang terkoyak.
Pernyataan ini memberikan konteks baru pada pemandangan di Polda DIY. Sosok petugas polisi yang berdiri termangu di antara puing-puing kini tidak hanya meratakan kerusakan fisik, tetapi juga merefleksikan dilema besar yang disampaikan oleh Sultan: bagaimana institusinya harus menanggapi duka dan kemarahan publik tanpa memicu kerusakan yang lebih parah.
Demikian pula, dampak sosial yang meluas, seperti terhentinya aktivitas ekonomi di sekitar lokasi termasuk Pakuwon Mall, menjadi bukti nyata betapa mahalnya "harga" yang harus dibayar ketika aspirasi berakhir anarki.
Kini, Yogyakarta berdiri di sebuah persimpangan krusial. Sabtu pagi di Polda DIY bukan lagi sekadar tentang membersihkan puing. Ini adalah tentang memetik pelajaran dari tragedi. Coretan di dinding bisa dihapus, gedung bisa diperbaiki, tetapi mengobati luka kolektif dan membangun kembali jembatan kepercayaan adalah pekerjaan yang sesungguhnya.
Pesan Sri Sultan kompas menjadi moral bagi seluruh warga. Bahwa di kota yang memegang teguh budaya dan keadaban ini, duka dan amarah seharusnya tidak menjelma menjadi api yang menghanguskan rumah sendiri.
Yogyakarta kini ditantang untuk membuktikan bahwa ia mampu membayar mahalnya harga demokrasi, bukan dengan puing dan anarki, melainkan dengan dialog, keadilan, dan kedewasaan. (*)
