KETIK, MALUKU UTARA – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2025 kepada pemerintah daerah se-Maluku Utara. Agenda tersebut digelar di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis 15 Januari 2026
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea, menegaskan bahwa pemeriksaan BPK tidak berhenti pada aspek kepatuhan semata.
“BPK tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menilai sejauh mana anggaran publik dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Marius dalam sambutannya.
Penyerahan LHP tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta jajaran penyelenggara pemilu. Agenda penyerahan dipimpin langsung oleh Marius Sirumapea.
Dari Kabupaten Halmahera Selatan, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba hadir langsung didampingi Sekretaris Daerah Dr. Abdillah Kamarullah, SE, MM, Inspektur Inspektorat Ilham Abubakar, Kepala BPKAD, serta Sekretaris DPRD. Turut hadir Ketua DPRD Halmahera Selatan Hj. Salma Samad dan Ketua KPU Halmahera Selatan Tabrid S. Talib.
Menanggapi penyampaian BPK, Bassam Kasuba menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah.
“Rekomendasi BPK menjadi rujukan penting bagi kami untuk memperkuat disiplin fiskal, transparansi, serta akuntabilitas keuangan daerah demi mendukung pembangunan Halmahera Selatan dan Maluku Utara secara keseluruhan,” kata Bassam.
Ia menambahkan, Pemkab Halmahera Selatan berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi secara terukur dan berkelanjutan agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
