KETIK, MALANG – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) buka suara ihwal hasil uji forensik terhadap temuan kerangka di sebuah gedung di Kwitang, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Mereka berharap agar hasil identifikasi ini bisa ditindaklanjuti dengan pengungkapan menyeluruh.
Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, berharap agar hasil identifikasi kerangka tak berhenti di sini. Ia meminta agar kepolisian harus melanjutkan penyelidikan sampai tahap adanya penuntutan yang berkeadilan.
"Kepolisian tidak boleh berhenti hanya pada kesimpulan identifikasi korban, tetapi wajib memastikan adanya proses penyelidikan dan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keluarga korban," ujar Dimas, dalam rilis yang didapat Ketik.com.
"Saat ini keluarga sedang berduka atas adanya hasil temuan. Kepolisian harusnya tidak hanya berhenti pada tahap identifikasi, tetapi segera mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab. Keluarga berharap agar keadilan bagi Farhan dan Reno benar-benar ditegakkan melalui proses hukum yang terbuka dan tidak berpihak," sambungnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers yang dihelat beberapa hari lalu, kepolisian memastikan bahwa dua kerangka yang ditemukan di sebuah gedung di Kwitang, Jakarta Pusat, adalah M. Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Kepastian ini diambil setelah uji DNA oleh RS Polri.
Farhan dan Reno sebelumnya masuk dalam daftar orang hilang yang disusun KontraS. Mereka berdua hilang setelah mengikuti demonstrasi di depan Mako Brimob, 29 Agustus 2025 lalu.
Lebih lanjut, Dimas tak hanya meminta Polri untuk terus mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kematian Farhan dan Reno. Ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap cara aparat negara menangani aksi atau unjuk rasa.
"Tanpa evaluasi, peristiwa serupa berpotensi terus berulang. Kasus Farhan dan Reno menjadi bukti kegagalan negara dalam melindungi warga yang menyuarakan pendapatnya," tegasnya.
Dimas menegaskan bahwa KontraS akan terus mengawal proses ini. Ia memastikan hak-hak keluarga korban harus dipenuhi dan mendorong negara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tindakan aparat, termasuk soal penanganan aksi, kebebasan berekspresi, dan jaminan rasa aman ke depan.
