KETIK, SAMPANG – Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menyoroti buruknya sistem rujukan layanan kesehatan darurat di Puskesmas Mandangin, usai viralnya video seorang pasien lansia dirujuk menggunakan perahu nelayan di tengah laut lepas.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bersifat darurat tidak boleh menjadi objek efisiensi anggaran.
“Kami sudah menekankan berulang kali bahwa layanan yang sifatnya emergency tidak boleh diefisiensi. Kalau mau efisiensi, silakan pada program-program lain, tapi bukan pada nyawa masyarakat,” ujar Mahfud kepada Ketik, Jumat, 4 Juli 2025.
Mahfud menyebut peristiwa tersebut sebagai potret buram sistem rujukan kesehatan di wilayah kepulauan.
Komisi IV DPRD Sampang akan segera memanggil Dinas Kesehatan dan jajaran terkait guna mengevaluasi sistem fast response, infrastruktur penunjang, serta pengelolaan kapal ambulans yang selama ini dinilai tidak optimal.
“Jangan tunggu viral dulu baru bergerak. Ini soal sistem yang harus dibenahi dari hulu sampai hilir, termasuk ketersediaan anggaran operasional dan pengawasan terhadap pemanfaatan kapal ambulans,” tegasnya.
Peristiwa memilukan tersebut terjadi pada Kamis dini hari, 3 Juli 2025, sekitar pukul 03.30 WIB. Seorang pasien lanjut usia berinisial M (61) dalam kondisi kritis dirujuk dari Pulau Mandangin menuju ke rumah sakit di Sampang kota dengan menggunakan perahu kecil milik nelayan.
Tubuh pasien tampak terbaring lemah dengan selang infus dan oksigen masih menempel, sementara perahu terombang-ambing di tengah gelombang laut yang tinggi.
Ironisnya, bukan kapal ambulans yang digunakan untuk evakuasi, melainkan perahu sewaan. Kondisi ini terjadi lantaran kapal cepat milik Pustu Mandangin tidak dapat dioperasikan akibat ketiadaan anggaran operasional.
Rekaman berdurasi 15 detik yang memperlihatkan proses evakuasi darurat itu menyebar luas di media sosial WhatsApp. Video tersebut disertai narasi yang mempertanyakan fungsi kapal cepat milik puskesmas.
Unggahan ini sontak menuai keresahan masyarakat dan kembali memantik kritik terhadap kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil.
Mahfud mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menjadikannya sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan kesehatan, terutama bagi wilayah kepulauan.
“Peristiwa ini menambah panjang daftar persoalan layanan kesehatan di daerah terpencil yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian serius. Kami berharap pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap kenyataan pahit yang kerap dialami warga Pulau Mandangin, terutama saat membutuhkan pertolongan medis darurat,” pungkasnya.(*)
Sumber: www.porprovjatim.com
