KETIK, SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, melontarkan sindiran tajam terhadap fasilitas yang ada di ruang sidang paripurna DPRD Surabaya.
Yona menyoroti ketertinggalan fasilitas teknologi, terutama absennya layar videotron yang kini sudah menjadi standar di banyak ruang sidang parlemen daerah lain.
Menurut Yona, keberadaan videotron bukan sekadar pelengkap, tetapi kebutuhan penting dalam mendukung jalannya persidangan agar lebih transparan, interaktif, dan efisien.
"Kita harus malu, kalau masih ada rasa malu di DPRD kota atau kabupaten lain, rata-rata ruang paripurna sudah menggunakan videotron," jelasnya pada Rabu 9 Juli 2025.
Ia menilai, sebagai kota metropolitan dan pusat pemerintahan di Jawa Timur, Surabaya seharusnya tidak tertinggal dalam urusan fasilitas digital.
"Videotron di ruang paripurna bukan semata-mata untuk prestise, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan ketika rapat atau sidang untuk menampilkan materi yang lebih cepat, jelas dan efektif dibandingkan dengan proyektor LCD," jelas Politisi Gerindra ini.
Ia juga membandingkan dengan beberapa DPRD di daerah lain, termasuk kota/kabupaten dengan anggaran lebih kecil, yang telah lebih dulu menggunakan videotron di ruang sidangnya.
Hal ini menurutnya menjadi ironi bagi Surabaya yang notabene merupakan kota terbesar kedua di Indonesia.
"Kita tahu, jika ruang paripurna bkn hanya untuk kedewanan atau internal dewan tapi acapkali, mengundang tamu eksternal dalam rapat-rapat khusus," tegas Cak Yebe sapaan akrab Yona Bagus.
Ia menegaskan keberadaan videotron bertujuan untuk media menampilkan data atau materi dengan resolusi yang lebih baik,cepat dan efektif akan jauh lebih dirasakan manfaatnya.
Saat ini, ruang sidang paripurna DPRD Surabaya masih menggunakan layar berupa TV di samping kiri dan kanan dan proyektor konvensional, yang sering kali tidak optimal dalam menampilkan data dengan jelas, terutama saat sidang berlangsung siang hari atau saat materi mengandung elemen visual yang detail.
Yona berharap kritikan ini dapat ditindaklanjuti serius agar DPRD Surabaya tidak tertinggal dari sisi fasilitas kerja legislatif, sekaligus menunjukkan komitmen modernisasi dan transparansi kepada publik. (*)
