KETIK, SIDOARJO – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Prof Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan aparatur sipil negara bahwa tugas mereka adalah mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati. Jika visi misi bupati dan wakil bupati sukses, misi gubernur dan wakil gubernur serta misi presiden dan wakil presiden juga akan sukses.
”Tugas saya sebagai kepala BKN adalah mewujudkan Asta Cita seperti perintah Bapak Presiden. Asta Cita itu terwujud jika visi-misi gubernur terwujud. Visi misi gubernur terwujud jika visi misi bupati dan wali kota terwujud,” kata Zudan Arif Fakrullah dalam forum Peningkatan Kapasitas Kepala OPD Pemkab Sidoarjo di Hotel Aston pada Senin (17 November 2025).
Sebagai kepala BKN, lanjut Zudan Arif, dirinya menggerakkan seluruh badan kepegawaian daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Jumlah ASN saat ini mencapai 5,6 juta orang. Januari 2025 lalu, jumlahnya masih 4,2 juta orang. Seluruh ASN digerakkan untuk melaksanakan Asta Cita.
Di Kabupaten Sidoarjo, tugas ASN adalah mewujudkan misi misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo seperti dalam janji-janji kampanye. Janji-janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan secara teknokratis oleh kepala-kepala OPD.
”Targetnya adalah wujudkan visi misi kepala daerah. Tidak ada pikiran lain,” tegas Zudan Arif kepada kepala-kepala organisasi perangkat daerah di Pemkab Sidoarjo. Hadir pula Bupati Sidoarjo Subandi dan Sekretaris Daerah Fenny Apridawati.
Dari kiri, Plt Kepala Kanreg II BKN Surabaya Basuki Ari Wicaksono, Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh, Bupati Sidoarjo Subandi, Sekda Fenny Apridawati, dan Kepala BKD Sidoarjo M. Misbachul Munir menghadiri forum Peningkatan Kapastitas Kepala OPD di Pemkab Sidoarjo. (Foto: Kominfo Sidoarjo)
Zudan Arif mencontohkan bagaimana mewujudkan visi misi kepala daerah itu. Misalnya Dinas Kesehatan Sidoarjo. Apakah angka stunting saat ini naik atau turun daripada tahun lalu. Plt Kepala Dinkes Sidoarjo dr Lhaksmie menjawab naik.
Zudan Arif menegaskan bahwa angka stunting tidak boleh naik. Sebab, kalau angka stunting naik, itu berarti kualitas sumber daya manusia di Sidoarjo tidak unggul. Angka stunting harus ditekan serendah-rendahnya.
Dari tahun ke tahun, tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat harus diukur. Salah satunya, angka stunting tidak boleh naik. Harus turun. Dinas Pemerintah Desa (Pemdes) Sidoarjo dan Dinas Kesehatan serta puskesmas-puskesmas di Kabupaten Sidoarjo harus turun tangan bareng.
”Jadi, kalau stunting naik, jangan tepuk tangan,” tegasnya.
Begitu pula angka anak tidak sekolah (ATS). Zudan Arif menanyai Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Dr Tirto Adi. Tirto pun menjawab jumlah ATS turun. Dari sekitar 7.400-an menjadi sekitar 4.700-an. Setelah disisir dan ditangani, jumlahnya pun semakin menyusut.
”Bagaimana agar angka ATS bisa nol di akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati,” kata Zudan. Tirto Adi pun menyatakan siap melaksanakannya.
Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setyawan pun kena tanya oleh Zudan Arif. Tolok ukur keberhasilan Satpol PP salah satunya adalah mewujudkan visi misi untuk menciptakan rasa aman dan tenteram di masyarakat.
”Sekarang kalau Satpol PP datang ke pasar, pedagang merasa tenang atau takut,” ujar Zudan Arif.
Salah satu paparan Kepala BKN Prof Zudan Arif tentang bagaimana seorang ASN mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam forum peningkatan Kapasitas Kepala OPD di Hotel Aston pada Senin (17 November 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Satpol PP, tambah dia, harus mampu menghadirkan rasa tenang, aman, dan tenteram di masyarakat. Misalnya, di jalanan, personel Satpol PP menyeberangkan anak-anak sekolah. Orang tua akan merasa anak-anak mereka aman.
Saat di jalanan banyak muncul pengemis dan anak jalanan dan perempatan-perempatan jalan, apakah masyarakat merasa nyaman dan aman. Satpol PP harus hadir di sana demi kenyamanan masyarakat. Kehadiran Satpol PP bisa menjadi branding bahwa ASN sangat simpatik.
”Dukung Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati. Wujudkan visi dan misi. Waktu tidak lama lagi. Tinggal 4 tahun,” pungkas Zudan Arif. (*)
