KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kini menjadi sorotan nasional maupun internasional. Di pulau inilah berdiri Kawasan Industri Pulau Obi yang dikelola Harita Nickel dan ditetapkan pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus Objek Vital Nasional.
Kawasan ini menjadi pusat hilirisasi nikel yang menopang ambisi Indonesia masuk dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik—industri masa depan yang disebut-sebut sebagai kunci transisi energi dunia.
Namun, di balik statusnya yang prestisius, masyarakat lokal Pulau Obi justru menghadapi kenyataan berbeda. Kemajuan industri belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pembangunan sosial dan infrastruktur dasar di wilayah tersebut.
Pulau Obi memiliki lima kecamatan dengan 34 desa. Di Kecamatan Obi, terdapat sembilan desa, namun hanya lima di antaranya yang memiliki akses jalan memadai. Tiga desa lainnya—Sambiki, Anggai, dan Air Mangga—masih menghadapi kerusakan jalan parah sehingga menyulitkan mobilitas warga.
Ironisnya, Kawasi—desa yang menjadi pusat aktivitas industri nikel—justru tidak memiliki akses jalan darat sama sekali. Satu-satunya jalur keluar-masuk hanya melalui transportasi laut.
Lebih jauh, dua kecamatan lain yakni Obi Utara dan Obi Barat, terletak di pulau terpisah. Kondisi ini membuat rentang kendali antarwilayah semakin sulit. Akses antar-kecamatan hanya bisa ditempuh dengan kapal, yang bukan hanya mahal tetapi juga berisiko, terutama saat cuaca buruk dan ombak tinggi.
Untuk menuju pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha, masyarakat Obi harus menempuh perjalanan panjang, mengeluarkan biaya besar, serta mempertaruhkan keselamatan di laut.
Padahal, Pulau Obi telah memberi kontribusi nyata bagi daerah maupun negara. Hilirisasi nikel yang berlangsung di kawasan ini menyumbang devisa besar serta mendongkrak pendapatan daerah. Namun, warga Obi belum menikmati hasil yang sepadan. Fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, dan jembatan masih jauh tertinggal dari geliat industri yang ada.
Budiman S. Mala Ketua MPC Pemuda Pancasila, Kecamatan Obi. (Foto: Riman/Ketik.com)
“Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Pusat harus segera memprioritaskan Obi. Ketidakadilan ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” tegas Ketua MPC Pemuda Pancasila, Budiman S. Mala.
Budiman menekankan, bila pemerintah mampu memberi insentif besar kepada investor asing di Pulau Obi, maka perhatian yang sama juga layak diberikan kepada masyarakat lokal. Ia bahkan mendorong pemekaran Kabupaten Pulau Obi sebagai solusi agar pembangunan bisa lebih merata dan terjangkau.
Desakan ini mencerminkan kegelisahan yang kian menguat di masyarakat. Kehadiran industri strategis tidak boleh membuat warga lokal hanya menjadi penonton. Negara dituntut hadir, bukan sekadar lewat regulasi, tetapi melalui pembangunan nyata.
Hilirisasi industri Nikel di Pulau Obi, Halsel (Foto: Riman/Ketik)
Infrastruktur jalan dan jembatan harus segera dibenahi. Layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan harus diperkuat. Transportasi antarwilayah perlu diperbaiki agar biaya dan risiko perjalanan tidak lagi membebani warga.
Pulau Obi bukan sekadar “lumbung nikel” dunia, tetapi rumah bagi ribuan jiwa yang berhak atas kesejahteraan. Bila negara gagal menghadirkan keadilan pembangunan, maka yang akan tertinggal hanyalah luka sejarah: sebuah pulau kaya yang terisolasi di tengah gemerlap industri global. (*)
