KETIK, SORONG – Dunia internasional baru saja memberikan mandat besar kepada Republik Indonesia. Di awal tahun 2026 ini, Indonesia resmi menjabat sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
Pencapaian ini menandai tonggak sejarah baru dalam perjalanan diplomasi bangsa, di mana Indonesia dipercaya memimpin agenda-agenda kemanusiaan global di tengah situasi dunia yang penuh dengan tantangan geopolitik.
Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah dalam menyuarakan perdamaian dan keadilan di berbagai forum dunia, yang akhirnya membuahkan pengakuan kolektif dari negara-negara anggota PBB.
Langkah Indonesia menduduki kursi kepemimpinan ini disambut hangat oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga aktivis kemanusiaan.
Posisi Presidensi Dewan HAM PBB bukan sekadar jabatan seremonial, melainkan peran strategis untuk menentukan arah kebijakan perlindungan hak asasi di skala internasional. Banyak yang berharap Indonesia mampu menjadi penengah yang bijak dalam konflik-konflik besar yang sedang terjadi saat ini.
Di media sosial, kebanggaan publik membuncah, menandakan bahwa isu diplomasi luar negeri kini telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat luas, terutama generasi muda yang mendambakan Indonesia yang lebih berpengaruh.
Tokoh muda asal Aceh, Wanda Assyura, turut memberikan pandangannya yang sangat positif terkait pencapaian monumental ini. Menurutnya, kepercayaan dunia ini adalah hasil dari kerja keras diplomasi yang persisten dan berwibawa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai bahwa Indonesia telah berhasil membuktikan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan hak asasi manusia, baik di tingkat domestik maupun global, sehingga layak menjadi panutan bagi negara-negara lain. “Ini adalah bukti nyata bahwa diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo sangat berkelas dan kini semakin disegani dunia,” tegas Wanda dalam keterangannya, Rabu, 14 Januari 2026.
Dampak dari posisi strategis ini diprediksi akan merembet ke berbagai sektor, termasuk penguatan hukum dan perlindungan warga negara di dalam negeri. Sebagai pemimpin Dewan HAM dunia, Indonesia tentu akan menjadi sorotan, yang secara tidak langsung menuntut standar penegakan hukum domestik yang semakin baik.
Pemerintah diharapkan dapat mensinergikan visi internasional ini dengan kebijakan-kebijakan yang menyentuh rakyat kecil, sehingga hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi dapat terpenuhi secara merata sesuai amanat konstitusi kita yang luhur.
Wanda Assyura menekankan bahwa posisi Indonesia ini harus menjadi suntikan semangat bagi seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu. Ia melihat bahwa di tengah polarisasi dunia, Indonesia hadir sebagai jembatan yang mampu merangkul berbagai kepentingan demi kemanusiaan.
Harapannya, suara-suara dari daerah seperti Aceh dapat terus bergaung di panggung pusat, menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia yang inklusif adalah modal utama dalam berdiplomasi di level tertinggi. “Kepemimpinan di PBB ini harus mampu membawa harapan baru bagi kemanusiaan serta keadilan bagi rakyat kecil,” terangnya.
Selain isu politik, posisi Indonesia ini juga menjadi peluang besar untuk mendorong kerja sama internasional di bidang pembangunan berkelanjutan. Dengan memimpin Dewan HAM, Indonesia memiliki akses lebih luas untuk mengkampanyekan hak atas lingkungan yang sehat dan ketahanan pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Dunia kini menunggu langkah-langkah konkret dari Jakarta untuk menghadirkan solusi atas krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di berbagai kawasan konflik saat ini.
Keberhasilan diplomasi ini juga dianggap sebagai kemenangan bagi martabat bangsa yang kian menanjak di mata internasional. Wanda Assyura mengajak masyarakat untuk terus mengawal peran penting ini dengan narasi-narasi positif yang membangun citra negara di dunia maya.
Menurutnya, solidaritas nasional adalah kunci agar Indonesia tetap tegak berdiri di tengah tekanan kepentingan negara-negara besar yang seringkali saling berbenturan di forum PBB. “Dunia kini sudah mengakui pengaruh besar serta integritas bangsa kita sekarang,” katanya.
Sebagai penutup, optimisme terhadap masa depan Indonesia semakin menguat seiring dengan peran aktif di panggung global ini. Posisi Presidensi Dewan HAM PBB 2026 adalah panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa besar yang mengedepankan dialog dan kemanusiaan.
Wanda Assyura berharap momentum ini tidak disia-siakan dan menjadi titik balik bagi perbaikan sistem hukum yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. “Momentum sejarah baru dalam kepemimpinan ini harus kita jaga bersama-sama dengan penuh rasa bangga dan tanggung jawab,” pungkas Wanda. (*)
