KETIK, BATU – Pemerintah Kota Batu mencatat berbagai capaian strategis dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Batu, Nurochman, bersama Wakil Wali Kota Heli Suyanto melalui visi-misi Mbatu Sae menuju Generasi Emas 2045.
Berbagai program prioritas di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur mulai menunjukkan hasil nyata dan menjadi fondasi pembangunan jangka panjang Kota Batu.
Mengusung visi “Kota Batu Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif, dan Ekologis (Mbatu Sae)”, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Di sektor kesehatan, Pemkot Batu menguatkan layanan dasar melalui optimalisasi Unit Pelayanan Kesehatan Desa dan Kelurahan (UPKDK), Puskesmas Pembantu, serta Polindes. Seluruh fasilitas pelayanan dasar dipastikan tersedia dengan dukungan tenaga dokter yang siap melayani masyarakat lebih dekat.
Selain itu, kerja sama dengan RS Baptis Batu dilakukan untuk menghadirkan layanan ramah lansia sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Pada bidang pendidikan, Program Seribu Sarjana menjadi salah satu unggulan. Sepanjang 2025, Pemkot Batu membuka akses pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan memfasilitasi 271 mahasiswa asal Kota Batu.
Dukungan pendidikan juga diberikan melalui insentif tenaga pendidik keagamaan, hibah Madrasah Diniyah dan BPPDGS, penguatan SMK Kesenian, serta pengembangan industri kreatif.
Perlindungan sosial turut diperkuat melalui subsidi air bersih bagi masyarakat non-usaha, pembebasan biaya air bersih untuk warga prasejahtera, subsidi listrik tempat ibadah, insentif petugas pelayanan masyarakat, bantuan BPJS Ketenagakerjaan, insentif disabilitas tahap I, serta penguatan bagi hasil untuk pemerintah desa.
Di sektor ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu tercatat mencapai Rp209,9 miliar. Pemerintah juga sudah membentuk delapan Koperasi Daerah Merah Putih untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Misi dagang hortikultura dan UMKM dengan Kota Ternate dilakukan untuk memperluas jejaring pasar. Transformasi digital dijalankan melalui pengembangan SIMPUL SAE dan peluncuran SIP Mobile SAE.
Selain itu, Mall UMKM dan PKL dihadirkan sebagai ruang tumbuh pelaku usaha lokal, disertai penguatan smart and integrated farming serta optimalisasi BUMD sektor UMKM, agro, dan pariwisata.
Pada aspek infrastruktur dan lingkungan, sebanyak 142 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diperbaiki sepanjang 2025. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat diperkuat melalui Rumah Kompos TPS3R Dadaprejo sebagai bagian dari komitmen kota agrokreatif dan ekologis.
Sejumlah prestasi turut diraih, di antaranya capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) sebesar 99,3 persen, insentif fiskal Rp5,5 miliar untuk percepatan penurunan stunting, Inotek Award Jatim 2025, Top 15 Inovasi Daerah, hingga berbagai penghargaan inovasi digital dan sosial budaya.
Kota Batu juga memperkuat reputasi melalui penyelenggaraan event nasional dan internasional seperti Batu Art Carnival, Porprov Jatim, BISTF, IPAC 2025, Rock Gunung, dan ICCF.
Memasuki tahun kedua, Nurochman menegaskan langkah strategis yang akan ditempuh untuk memaksimalkan visi Mbatu Sae. Ia menyebut transformasi birokrasi sebagai agenda mendasar pada 2026.
“Yang paling mendasar harus dilakukan pada 2026 adalah transformasi birokrasi, terutama menyelesaikan persoalan tata kelola sumber daya manusia ASN. ASN merupakan instrumen utama dalam mewujudkan visi-misi, sehingga pembenahan ini menjadi sangat penting untuk mencapai program prioritas,” tegasnya, Sabtu, 28 Februari 2026.
Ia menekankan bahwa pembenahan manajemen ASN menjadi kunci agar program prioritas berjalan optimal. Selain itu, sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) harus diperkuat untuk menghindari ego sektoral.
“Kerja sama antar-SKPD sangat penting untuk memastikan kolaborasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam pemerintahan tidak bisa berdiri sendiri, semua saling berkaitan,” katanya.
Nurochman juga menyoroti pentingnya perencanaan dan penganggaran yang presisi. Ia meminta seluruh program merujuk pada dokumen RPJMD dan RKPD agar tidak ada anggaran yang teralokasi pada belanja yang tidak menjadi prioritas.
Untuk mendukung pelaksanaan Mbatu Sae, pada 2026 dialokasikan anggaran sebesar Rp36 miliar. Hingga Februari 2026, anggaran tersebut masih dalam proses berjalan.
“Harapannya, anggaran Rp36 miliar itu dapat terserap optimal untuk mendukung seluruh program Mbatu Sae,” pungkasnya. (*)
