KETIK, BLITAR – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kian mengkhawatirkan. Hingga Juli 2025, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tercatat sudah mencapai Rp429,2 miliar. Jika tak segera diatasi, jumlah ini dipastikan membengkak lagi pada September mendatang.
Akibat rendahnya serapan anggaran, pembangunan di berbagai sektor macet. Saat ini, hanya belanja rutin yang terserap, seperti gaji pegawai, biaya operasional, hingga perjalanan dinas. Sementara proyek pembangunan fisik banyak yang mandek.
Padahal, dari total pendapatan daerah yang mencapai kisaran Rp2,59 triliun, serapan anggaran masih jauh dari target. Pendapatan itu meliputi PAD, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana nonfisik, dana bagi hasil, hingga dana insentif.
Rendahnya serapan anggaran disebut dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari penyesuaian retribusi dengan kondisi fiskal masyarakat, aturan efisiensi belanja lewat Instruksi Presiden (Inpres) 2025, hingga kehati-hatian bupati setelah peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tak hanya itu, isu intervensi dari wakil bupati juga ikut memperkeruh kebijakan bupati. Bahkan, rencana penghapusan dana aspirasi (Pokir) untuk DPRD memicu ketegangan antara legislatif dan eksekutif.
Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto mengingatkan dampak buruk Silpa yang terus menumpuk.
“Silpa yang terlalu tinggi jelas merugikan bupati terpilih. Tahun pertama mestinya jadi momentum mendukung visi misi, tapi justru gagal terserap. Ini kelemahan dalam mengelola APBD,” tegas Mujianto, Senin 25 Agustus 2025.
Ia menambahkan, kondisi ini bisa berakibat fatal bagi Kabupaten Blitar. “Jika Silpa tinggi, dana transfer dari pusat bisa dikurangi. Ini bahaya untuk daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan bupati yang tidak mengalokasikan Pokir juga jadi pemicu kebuntuan. “Dampak kebijakan itu akhirnya dijegal saat paripurna. Padahal, harmonisasi eksekutif dan legislatif sangat penting,” imbuhnya.
Mujianto bahkan membandingkan kondisi saat ini dengan era Bupati Rijanto.
“Pak Rijanto itu birokrat sejati. Seharusnya bupati sekarang bisa tegas, jangan mau diintervensi. Segera lakukan evaluasi internal supaya pembangunan berjalan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung isu kesenjangan pembangunan antara Blitar Selatan dan Blitar Barat yang hingga kini belum teratasi.
“Transparansi anggaran harus ditingkatkan. Intinya, visi misi pembangunan harus jalan, hubungan dengan DPRD harmonis, dan setiap proses politik anggaran diakomodir dengan baik,” pungkasnya.(*)
