DPRD Surabaya Soroti Bantuan Seragam Berbeda Warna, Dinilai Picu Diskriminasi

KETIK, SURABAYA – DPRD Kota Surabaya mengkritisi temuan di lapangan terkait bantuan seragam sekolah yang diterima siswa dari kalangan Beasiswa Pemuda Tangguh namun berbeda warna dari seragam reguler.

Perbedaan tersebut dinilai menimbulkan stigma serta potensi diskriminasi terhadap siswa penerima bantuan.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyampaikan bahwa bantuan seragam diberikan kepada sekitar 6.000 siswa SMA sederajat yang tergolong keluarga miskin dan pra-miskin.

Namun, dia menemukan adanya perbedaan warna antara seragam bantuan dan seragam reguler di sekolah-sekolah negeri.

“Ternyata di sekolah SMA Negeri di Surabaya, ini saya menemukan, saya cek SMA 2, SMA 10, saya telepon juga ke kepala sekolah SMA 10, ternyata pramukanya tidak sama. Warnanya tidak sama,” ujar Imam Jumat 8 Agustus 2025.

Menurut Imam, kondisi ini membuat siswa penerima bantuan merasa minder karena seragam mereka tampak tidak seragam dengan siswa lainnya. Menurut Imam, hal ini bisa berdampak psikologis pada siswa dari keluarga kurang mampu.

“Tapi anaknya kan jadi minder karena enggak sama dengan yang lain. Kan tahu sendiri anak miskin itu sensitif,” tegasnya.

Selain itu, Imam menyebut kualitas kain seragam abu-abu bantuan yang berbeda dari standar sekolah. Akibatnya, sebagian siswa harus membeli kain sendiri agar tidak terlihat berbeda, yang tentu membebani secara ekonomi.

“Beli kainnya Rp280 ribu, ongkos jahitnya Rp200.000 per set,” jelas Imam.

Imam juga menjelaskan beberapa kepala sekolah dan guru memang membantu menjahitkan seragam yang sesuai bagi siswa penerima, namun jumlahnya sangat terbatas. Imam menyebut hanya sekitar lima siswa per sekolah yang mendapat bantuan tambahan tersebut.

“Untungnya ada beberapa di sekolah negeri di Surabaya itu memperlakukan anak asuh. Tapi ya kira-kira lima siswa lah,” kata Politisi NasDem ini.

Melihat kondisi ini, Imam meminta Pemkot lebih cermat dalam merancang dan mendistribusikan bantuan seragam. Imam menegaskan bahwa dana APBD yang digunakan harus menghasilkan bantuan yang layak dan bisa benar-benar digunakan oleh siswa.

“Ya, harusnya cermat sebelum membagi seragam. Lihat dulu seragamnya itu seragam pramuka yang warnanya seperti apa, abu-abunya yang seperti apa,” ujar mantan jurnalis kawakan ini.

Imam menyayangkan jika seragam bantuan justru mubazir karena tidak bisa digunakan. Imam menyebut, bantuan yang tidak sesuai malah memperkuat stigma kemiskinan di sekolah.

“Ini kan dibelikan dengan uang APBD ya. Ternyata kemudian enggak kepakai, mubazir,” ujarnya.

Imam juga menyinggung soal efisiensi belanja daerah di tengah kondisi keuangan Pemkot yang sedang menanggung utang hingga Rp452 miliar. Imam menilai pentingnya pengawasan agar program bantuan benar-benar tepat guna.

“Ya hutangnya ya memang bukan untuk seragam, untuk yang lainnya. Tapi kan ironis ya iki dibelani hutang untuk nambal belanja ya,” tambahnya.

Sebagai langkah perbaikan, Imam meminta Pemkot melakukan standardisasi kualitas dan warna seragam bantuan agar tidak mencolok perbedaannya. Imam berharap bantuan ke depan benar-benar menyetarakan, bukan malah membedakan.

“Makanya, ayo distandarkan ya kita tentu kalau mau membantu anak orang-orang miskin yang terbaik lah. Jangan pokoknya yang penting kita bantu tapi kemudian kok lebih jelek kainnya dengan teman-temannya,” pungkas Imam Syafi'i Anggota Komisi D DPRD Surabaya. (*)