DPRD Soroti Lahan dan Dampak Ekonomi, Proyek JLS Bojonegoro Diminta Lebih Komprehensif

KETIK, BOJONEGORO – Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro terus bergulir sebagai solusi strategis untuk mengurai kemacetan kota. Namun, DPRD Bojonegoro mengingatkan agar proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, perlindungan lahan produktif, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyatakan dukungannya terhadap pembangunan JLS karena tingkat kemacetan dan tekanan sosial di kawasan perkotaan semakin meningkat. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perencanaan matang agar proyek infrastruktur ini tidak memunculkan persoalan baru.

Salah satu perhatian utama DPRD ialah efektivitas penggunaan lahan. Mengingat adanya arahan perlindungan lahan produktif, DPRD meminta proses pembebasan tanah dilakukan secara selektif dan berbasis kajian mendalam agar tidak mengganggu sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi warga.

Selain itu, DPRD menyoroti dampak ekonomi lokal. "Pembangunan JLS harus membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar jalur, bukan justru menggerus usaha warga yang telah berjalan selama ini," tutur Abdullah. 

"Kita juga meminta Pemkab menghitung secara presisi titik keluar dan masuk jalur lingkar. Penentuan simpul akses harus berbasis kajian lalu lintas agar tidak menciptakan titik kemacetan baru di kemudian hari," sambungnya. 

Di sisi lain, proyek JLS memang dirancang untuk menjawab persoalan kemacetan kronis, terutama di Bundaran Jetak dan simpang Proliman Kapas yang kerap dipadati kendaraan berat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memposisikan JLS di sisi selatan rel kereta api dan mengintegrasikannya dengan flyover guna mengurangi beban lalu lintas di pusat kota.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono sebelumnya menegaskan bahwa proyek ini harus mengedepankan efisiensi sekaligus fungsi jangka panjang.

"Kita dorong konsep yang efisien dan minimalis namun tetap visioner. Salah satunya dengan mempertimbangkan struktur atau layout jalur yang lebih detail serta untuk efisiensi lahan dan struktur," tegasnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan dorongan DPRD agar tata letak jalur dirancang secara cermat sehingga meminimalkan penggunaan lahan produktif.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro, Chusaifi Ifan, juga menegaskan bahwa seluruh tahapan proyek akan dilengkapi dokumen teknis dan kajian dampak secara paralel agar tidak mengabaikan aspek sosial maupun lingkungan.

"Tahun 2026 kita lanjutkan dengan penyusunan Detailed Engineering Design (DED) untuk JLS terintegrasi flyover dan jembatan. Selain itu, dokumen pengadaan tanah, penyusunan AMDAL dan ANDALALIN juga akan dilaksanakan secara paralel," ujarnya.

Ifan menambahkan bahwa kajian AMDAL dan analisis dampak lalu lintas akan menjadi dasar dalam menentukan desain akses dan skema pembebasan lahan, sehingga proyek tetap selaras dengan kepentingan masyarakat. (*)