KETIK, BANDUNG – Laporan dari sejumlah media dan pengamat ekonomi daerah menunjukkan, dalam semester awal kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pendapatan dan belanja APBD Jawa Barat mengalami tren penurunan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, APBD Jabar kalah jauh dibandingkan provinsi lain, seperti DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang justru mengalami akselerasi kinerja fiskal.
“Kami sebagai unsur legislatif tentu sangat prihatin. Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” kata Ono Surono.
Data Jadi Dasar Evaluasi
Lebih lanjut Ono membeberkan, dari data terakhir yang dirilis Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat per semester pertama 2025 hanya mencapai 41,2%, tertinggal dari Yogyakarta (45,7%) dan NTB (47,1%). Realisasi belanja pun masih stagnan di angka 37,8%, menandakan potensi rendahnya serapan program strategis daerah.
“Kita perlu jujur melihat fakta dan data. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono
Bangun Kepemimpinan Kolektif
Ono Surono juga menyampaikan pesan khusus kepada Gubernur Dedi Mulyadi agar lebih membuka ruang kepemimpinan kolektif dan kolaboratif, alih-alih memusatkan pengambilan keputusan secara individual.
“Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” tandas Ono.
Menurutnya, Gubernur perlu membangun sistem perencanaan dan pengawasan yang lebih kuat, membuka ruang masukan dari bawah, dan mengaktifkan peran teknokratik birokrasi daerah, bukan hanya mengandalkan pendekatan populistik semata.
Dorongan dan Harapan DPRD
Atas nama lembaga DPRD, Ono Surono menegaskan kritik ini bukan dalam konteks oposisi politik, melainkan fungsi pengawasan yang bertujuan membangun sinergi antar lembaga dan memastikan pemerintahan berjalan dalam rel konstitusional dan profesional.
“Kami siap mendukung jika ada langkah korektif. DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional Gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” tandasnya.
Ia menutup dengan harapan agar Gubernur Dedi Mulyadi segera merumuskan langkah strategis dalam Refocusing Anggaran Semester Kedua, meningkatkan kinerja OPD, serta memperbaiki hubungan kerja dengan DPRD.
“Rakyat Jawa Barat menaruh harapan besar. Kita semua bertanggung jawab untuk menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” kata Ono Surono. (*)
