KETIK, MALANG – Anggota DPRD Kota Malang sekaligus Ketua DPRD periode 2019–2024, I Made Riandiana Kartika, berbagi kisah mengenai beratnya tantangan saat pertama kali menakhodai lembaga legislatif tersebut. Kala itu, DPRD Kota Malang tengah mengalami krisis kepercayaan yang hebat dari masyarakat.
Kondisi tersebut merupakan imbas dari kasus suap pada 2018 yang menjerat 41 anggota dewan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pada saat pelantikan, DPRD Kota Malang sedang berada pada titik nadir kepercayaan masyarakat. Kami yang terpilih pada 2019 harus memikirkan bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga ini,” ujarnya Made ditemui di gedung DPRD Kota Malang, belum lama ini.
Menurut Made, beban moral yang dipikul anggota dewan periode tersebut sangat spesifik. Untuk memulihkan citra lembaga, mereka dituntut untuk menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dan transparan.
Tak hanya itu, Made menyebutkan bahwa awal masa jabatannya juga dihantam berbagai dinamika politik nasional yang merembet ke daerah.
“Waktu itu banyak demonstrasi mahasiswa, seperti terkait RUU KPK, Omnibus Law, hingga RUU TNI. Eskalasi penolakan masyarakat cukup tinggi,” jelasnya.
Menghadapi situasi pelik itu, Made fokus meningkatkan efektivitas fungsi DPRD, terutama dalam mengawal aspirasi warga melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan. Ia berpandangan bahwa Pokir merupakan instrumen penting untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat jika dikelola secara tepat sasaran.
“Saya ingin membuktikan bahwa melalui pokir, dewan sebenarnya bisa berbuat banyak untuk masyarakat, asalkan dilaksanakan dengan benar,” katanya.
Kini, Made yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan berharap DPRD Kota Malang terus konsisten menjaga marwah lembaga dan merawat kepercayaan publik melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. (*)
