KETIK, YOGYAKARTA – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Apresiasi ini disampaikan dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan pada Jumat, 18 Juli 2025, setelah rombongan meninjau langsung fasilitas dan melihat implementasi tugas serta fungsi kelembagaan pemasyarakatan dan keimigrasian di wilayah DIY. Kinerja kedua instansi ini dinilai sebagai model ideal yang patut menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
Rombongan Komisi XIII DPR RI, yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi Sugiat Santoso, disambut dengan hangat oleh Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Ceno Herusetiokarto, bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas DIY dan Kepala Kantor Wilayah Ditjenim DIY.
Setibanya di Lapas Kelas IIB Sleman, yang populer dengan sebutan Lapas Cebongan, seluruh rombongan diajak untuk berkeliling. Mereka meninjau secara langsung berbagai sarana prasarana penunjang dan melihat kegiatan pembinaan yang tengah berjalan di lokasi, termasuk program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.
Dari hasil tinjauan lapangan yang komprehensif ini, jajaran Pemasyarakatan dan Imigrasi Yogyakarta menuai berbagai pujian. Melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar setelah peninjauan, seluruh anggota Komisi XIII DPR RI secara terbuka menyampaikan apresiasi tinggi mereka terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas pelayanan yang diberikan, khususnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
"Ini adalah idealnya sebuah Lapas. Seluruh nusantara jika ingin belajar, ya bisa ke Lapas Cebongan, ke Jogja. Namun jangan tinggi hati, harus terus berkembang agar bisa menjadi contoh bagi seluruh Lapas-Rutan lainnya," tutur Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, dalam pernyataannya.
Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso. (Foto: Kanwil Ditjenpas DIY for Ketik)
Ia menekankan pentingnya menjaga dan bahkan meningkatkan standar kualitas yang sudah tercapai ini.
Hampir senada disampaikan Arizal Aziz, anggota Komisi XIII DPR RI lainnya.
"Pak Kelik dan seluruh Lapas/Rutan luar biasa. Harapannya ke depan bisa ditingkatkan terus pelayanan kepada WBP. Melihat kenyataan ini, capek kami terobati, melihat kondisi lapas yang ideal. Seharusnya seluruh lapas bisa seperti ini," ungkapnya.
Komentar ini secara jelas mencerminkan kepuasan mendalam atas kondisi fasilitas dan layanan yang disediakan, sekaligus harapan agar standar ini dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Ceno Herusetiokarto, dalam sambutannya menegaskan bahwa kunjungan legislatif ini merupakan momentum krusial untuk mempererat koordinasi dan mendapatkan masukan langsung.
Masukan tersebut sangat penting terkait tantangan yang dihadapi serta kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Ceno berharap, melalui pertemuan ini, dapat terjalin dialog dan tukar pikiran yang konstruktif dan berkelanjutan antara jajaran legislatif dan eksekutif demi kemajuan sistem pemasyarakatan di masa depan.
Saat sesi Rapat Dengar Pendapat, masing-masing Kantor Wilayah Ditjenpas DIY maupun Kantor Wilayah Ditjenim DIY memaparkan kondisi jajarannya secara komprehensif. (Foto: Kanwil Ditjenpas DIY for Ketik)
Dalam sesi Rapat Dengar Pendapat tersebut, masing-masing Kantor Wilayah Ditjenpas DIY maupun Kantor Wilayah Ditjenim DIY memaparkan kondisi jajarannya secara komprehensif.
Pemaparan meliputi capaian-capaian strategis yang telah diraih, inovasi program, serta berbagai kendala operasional yang masih dihadapi di lapangan.
Komisi XIII DPR RI pun merespons dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi jajaran Pemasyarakatan dan Keimigrasian untuk berdialog, baik dalam forum resmi maupun di luar forum, guna bertukar informasi dan perspektif.
Harapannya, pertukaran informasi ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan dukungan legislasi ke depan yang semakin kuat. Ini termasuk upaya penguatan sarana prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, serta penyusunan regulasi yang lebih berpihak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh pihak terkait. (*)
