Demo Teheran Memanas, Kedubes Iran Keluarkan Pernyataan Resmi

KETIK, JAKARTA – Gelombang unjuk rasa besar-besaran yang mengguncang Teheran dan sejumlah kota di Iran memicu reaksi diplomatik di tanah air. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi untuk menyikapi situasi panas di negaranya tersebut.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka sejatinya menghormati hak warga negara untuk turun ke jalan. Menurut pihak Kedubes, aksi yang pecah pada 28 Desember lalu itu bermula dari keresahan ekonomi. Para pekerja hingga pedagang pasar merasa gerah dengan fluktuasi nilai tukar Rial yang membanting daya beli mereka.

"Tuntutan utama mereka adalah stabilitas pasar dan langkah ekonomi yang efektif," tulis Kedubes Iran dalam siaran persnya. Iran mengklaim bahwa hak berekspresi secara damai tetap dijamin oleh konstitusi nasional maupun kovenan internasional (ICCPR).

Waspada Penumpang Gelap

Namun, Teheran memberikan catatan tebal. Mereka meminta publik membedakan antara demonstran yang murni menyampaikan aspirasi dengan "elemen kekerasan" yang terorganisir. Iran menuding ada kelompok kecil yang berafiliasi dengan pihak luar yang sengaja menunggangi isu ekonomi untuk menciptakan kekacauan.

"Tindakan kekerasan ini tidak ada kaitannya dengan tuntutan ekonomi. Itu sudah di luar cakupan perlindungan unjuk rasa damai," tegas pernyataan tersebut.

Sentil AS dan 'Rezim Zionis'

Yang menarik, Iran secara blak-blakan menuding Amerika Serikat (AS) dan Israel berada di balik eskalasi kerusuhan. Teheran merasa gerah dengan pernyataan Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat AS yang dianggap provokatif.

Bagi Iran, campur tangan asing tersebut bukan sekadar retorika, melainkan pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB. Mereka menilai AS tengah memainkan standar ganda: mencekik ekonomi Iran lewat sanksi sepihak, namun di sisi lain seolah-olah mendukung rakyat Iran melalui provokasi di media sosial.

Janji Reformasi Ekonomi

Menghadapi situasi ini, aparat keamanan Iran diklaim tetap bertindak hati-hati dan proporsional. Meski begitu, jatuhnya korban jiwa dari pihak warga sipil maupun petugas keamanan tetap tak terhindarkan akibat ulah kelompok yang mereka sebut sebagai "teroris bayaran".

Sebagai jalan keluar, pemerintah Iran berjanji tidak akan tinggal diam. Sejumlah paket bantuan mendesak untuk kelompok rentan kini masuk dalam agenda prioritas. Dialog dengan serikat pekerja dan perwakilan pasar juga mulai dibuka lebar guna meredam tekanan biaya hidup yang kian mencekik.

"Kami berkomitmen melindungi hak warga, namun keamanan publik dan harta benda negara tetap menjadi tanggung jawab utama yang akan dijaga sesuai hukum," tutup pernyataan tersebut. (*)