KETIK, HALMAHERA SELATAN – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halmahera Selatan, Dr. Daud Djubedi, membuka babak baru pembenahan birokrasi dengan menegaskan lima pemetaan strategis sebagai dasar kerja nyata.
Dari identifikasi masalah hingga penganggaran, seluruh langkah itu diproyeksikan untuk menata tenaga kerja, memperkuat pelayanan transmigrasi, dan memastikan setiap kebijakan berbasis data.
“Disnakertrans adalah institusi strategis. Kalau kita tidak memulainya dengan pemetaan yang jelas, maka kerja-kerja birokrasi akan kabur. Dengan lima pemetaan ini, arah dan fungsi dinas akan lebih terang,” kata Daud Kamis 25 September 2025.
Adapun lima pemetaan strategis yang ia maksud mencakup:
1. Mengidentifikasi Permasalahan
Menurut Daud, setiap dinas harus memahami akar permasalahan sebelum menyusun program.
“Kita perlu tahu masalah di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi secara spesifik, baik di internal maupun eksternal. Dengan begitu, solusi yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
2. Pemetaan Kualitas SDM
Ia menilai pegawai Disnakertrans perlu dipetakan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keahliannya.
“SDM adalah motor dinas. Kalau potensi pegawai dipetakan dengan baik, maka setiap orang akan ditempatkan sesuai kapasitasnya. Hasilnya, kerja lebih efektif,” jelas Daud.
3. Pemetaan Sarana dan Prasarana Kantor
Daud juga menyoroti kondisi fasilitas kantor Disnakertrans. Menurutnya, sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang produktivitas pegawai.
“Mulai dari ruang kerja, perangkat teknologi, hingga sistem pelayanan, semuanya harus dipetakan ulang. Kantor yang rapi dan modern akan membuat kinerja pegawai lebih optimal,” ujarnya.
4. Pemetaan Tugas dan Fungsi (Tusi)
Ia menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas. “Pemetaan Tusi akan memastikan setiap bidang di dalam Disnakertrans tidak tumpang tindih. Semua bergerak sesuai koridor masing-masing, tetapi tetap dalam arah yang sama,” kata Daud.
5. Penganggaran
Menurut Daud, pengelolaan anggaran menjadi instrumen penting untuk mewujudkan target kerja.
“Penganggaran harus berbasis prioritas. Tanpa dukungan anggaran yang tepat, pemetaan hanya akan jadi catatan. Kita butuh keberpihakan dalam perencanaan fiskal,” terangnya.
Daud juga menekankan pentingnya data akurat dalam bidang ketenagakerjaan. Ia menggarisbawahi bahwa pengelolaan tenaga kerja harus dilakukan dengan sistem by name, by skill, dan by village by job.
“Dengan data ini, kita bisa tahu siapa tenaga kerja yang ada, apa keterampilannya, dan di desa mana mereka berada. Kita juga bisa memetakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan konsisten, sehingga jelas desa mana yang mengalami penurunan dan desa mana yang justru mengalami peningkatan jumlah pengangguran,” papar Daud.
Menurutnya, pemetaan ini akan menjadi instrumen pengendalian yang akurat. “Kalau kita tahu data per desa dan per kecamatan, maka intervensi program pelatihan, penempatan tenaga kerja, hingga pengembangan wirausaha bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Daud menjelaskan, pembenahan Disnakertrans ini akan diselaraskan dengan visi Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, yang menitikberatkan pembangunan Halsel pada sektor agromaritim.
“Disnakertrans harus menjadi pendukung nyata visi daerah. Tugas kita adalah memastikan tenaga kerja terserap, transmigrasi diarahkan, dan pelayanan birokrasi ditata. Semua itu akan menopang visi agromaritim,” jelasnya.
Dia juga mengajak insan pers untuk terlibat aktif dalam mengawal kerja-kerja Disnakertrans.
“Pers bukan untuk ditakuti, tetapi diajak bekerja sama. Pers punya fungsi kontrol sekaligus edukasi. Dengan sinergi, kita bisa mengawal program agar berjalan transparan dan tepat sasaran,” tuturnya.
Daud menambahkan, membangun sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan akademisi, swasta, masyarakat, dan media.
“Pembangunan butuh pentahelix. Semua pihak harus bergerak bersama,” pungkasnya.
