KETIK, SIDOARJO – Pejabat-pejabat Pemkab Sidoarjo sama sekali tidak boleh berleha-leha. Saat menyampaikan sambutan pada Sabtu (10 Januari 2026), Bupati Subandi melontarkan peringatan tegas. Jika dalam waktu 6 bulan para pejabat itu tidak menunjukkan kinerja yang bagus, mereka akan dimutasi lagi. Harus langsung "gasspool".
”Bapak dan Ibu yang hari ini mengikuti mutasi. Kalau nanti ternyata sudah jalan 6 bulan, kinerjanya tidak bagus, mau tidak mau akan dimutasi lagi,” tegasnya.
Bupati Subandi mengaku terus terang. Sebenarnya, dirinya tidak sampai hati atau tak tega memutasi pejabat. Namun, karena itu sudah menjadi tanggung jawab pimpinan daerah dan demi mempercepat pembangunan Kabupaten Sidoarjo, mutasi harus dilakukan.
Bupati Subandi menyampaikan terima kasih dan wanti-wanti agar tidak ada lagi jual-beli jabatan, gratifikasi, dan korupsi dalam mutasi jabatan di Pemkab Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Bupati Subandi menekankan lagi pentingnya kerja keras dan empati. Pejabat harus loyal kepada pimpinan. Loyal kepada bupati, kepada wakil bupati, kepada Sekda. Tidak boleh ada kotak-kotak. Harus berkolaborasi dan bekerja sama agar percepatan pembangunan Sidoarjo bisa segera tercapai.
Kalau nanti masih ada yang terkotak-kotak dalam bekerja, mereka akan dikoreksi. Sebab, kerja keras dan kolaborasi akan mendukung penyelesaian pekerjaan semua OPD dengan tepat waktu. Hasilnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
”Langsung gasspool sudah” ucapnya.
Untuk itu, semua kepala OPD akan menandatangani pakta integritas pada pekan depan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta segera menyiapkan. Pakta integritas itu merupakan bukti komitmen kepada publik untuk menghadirkan perubahan yang semakin baik bagi Kabupaten Sidoarjo.
”Jadi, saya minta tolong kepada semuanya. Kalau kinerja tidak bagus dalam waktu 6 bulan, akan kembali ada mutasi,” tandas Bupati Subandi.
Untuk kali kesekian, Bupati Subandi kembali memperingatkan semua pejabatnya agar tidak melakukan hal-hal tidak diinginkan. Jual-beli jabatan dalam mutasi, jangan pernah ada lagi. Mutasi pejabat harus mengikuti aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasar manajemen talenta dan sistem meritokrasi.
Jika masih terjadi jual-beli jabatan atau memberikan gratifikasi, yang paling bertanggung jawab adalah sekretaris daerah sebagai tim penilai kinerja (TPK) dan kepala BKD.
”Ini saya tegaskan. Karena saya ingin menata Sidoarjo dengan betul-betul bebas dari korupsi,” tandas Bupati Subandi.
Ratusan pejabat mengikuti pengambilan sumpah dengan berdiri. Namun, ada seorang yang tetap duduk karena kakinya sedang terluka. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Pada Sabtu (10 Januari 2026), gerbong mutasi pejabat Pemkab Sidoarjo memang telah bergerak besar-besaran. Bupati Subandi merotasi, melantik, dan mengukuhkan, serta mengambil sumpah ratusan birokrat untuk posisi struktural maupun fungsional di Pendopo Delta Wibawa. Tegang.
Total sekitar 260 pejabat yang mengikuti prosesi tersebut. Undangan pukul 08.00. Mulai pukul 09.20, nama-nama pejabat yang dimutasi dibacakan satu per satu. Bergantian pembaca acara menyebutkan nama-nama serta jabatan baru yang diemban.
Suasana begitu hening. Bahkan, terkesan menegang. Untuk pejabat eselon II, kabar tentang pergeseran posisi itu sudah tersebar beberapa hari sebelumnya. Muncul beberapa bocoran, tetapi tak semuanya akurat. Yang benar-benar pasti baru dibacakan saat pelantikan Sabtu pagi.
Tercatat 13 nama pejabat eselon II yang diangkat dan digeser. Di antaranya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Dwi Eko Saptono yang dipindah ke Dinas Tenaga Kerja. Posisinya digantikan oleh Asisten II M. Mahmud.
Jabatan M. Mahmud sebagai Asisten II digantikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) M. Bahrul Amig. Adapun Kepala Disnaker Ainun Amalia diangkat menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pembacaan SK Bupati tentang para pejabat itu berjalan lancar.
Berikutnya penyebutan ratusan pejabat di tingkatan kepala bidang, sekretaris, camat, kepala bagian, kepala seksi, dan seterusnya. Suasana begitu hening. Para pejabat yang dimutasi mendengarkan dengan cermat suara pembaca acara. Diam. Menyimak nama demi nama disebutkan.
Tercatat 83 orang dilantik pada jabatan administrator (eselon III). Kemudian 146 orang untuk jabatan pengawas (eselon IV). Termasuk, 18 pejabat di RSUD Notopuro Sidoarjo. Hadirin mendengarkan dengan serius. (*)
