KETIK, SITUBONDO – Untuk membiayai pasien Program Berantas (Berobat Gratis Tanpa Batas) Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo memalui Dinas Kesehatan menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sebesar Rp39,4 miliar, Jumat 10 Oktober 2025.
“Untuk membayar iuran jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Situbondo yang didaftarkan dalam program berobat gratis tanpa batas (Berantas), termasuk bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo mengalokasikan dana sebesar Rp39,4 miliar dari DBHCHT tahun 2025,” terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dr. Sandi Hendrayono.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dr. Sandi Hendrayono mengatakan penggunaan anggaran DBHCHT di bidang kesehatan merupakan langkah strategis Pemkab Situbondo dalam memperkuat jaminan perlindungan sosial dan meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat. “Anggaran DBHCHT ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses layanan kesehatan gratis,” ujar dr. Sandi Hendrayono.
Anggaran sebesar Rp39.436.546.829 tersebut, sambung dr Sandi, diprioritaskan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat Situbondo yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada Program Berantas. “Dengan pembiayaan dari DBHCHT, maka masyarakat tidak perlu lagi khawatir terhadap beban biaya layanan kesehatan di setiap faskes, baik di daerah Kabupaten Situbondo maupun luar Kabupaten Situbondo,” tegas dr. Sandi.
Melalui skema program Berantas ini, lanjut dr Sandi, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo di bawah kepemimpinan Mas Rio dan Mbak Ulfi ingin memastikan tidak ada warga Situbondo yang kehilangan haknya atas pelayanan kesehatan hanya karena terkendala biaya,” kata dr Sandi.
Program Berantas ini, sambung dr Sandi, juga menjadi bagian dari langkah Pemkab Situbondo untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. “Dengan dukungan anggaran DBHCHT, Dinas Kesehatan terus memperluas kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional,” tuturnya.
Status UHC Situbondo, kata dr Sandi, tidak hanya dipertahankan, namun juga diikuti dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit daerah. “Pemanfaatan anggaran DBHCHT di bidang kesehatan ini bukan hanya sekadar untuk membayar iuran BPJS, tapi juga untuk mendukung pembangunan sektor kesehatan secara menyeluruh,” bebernya.
dr Sandi menjelaskan, pemanfaatan anggaran DBHCHT di bidang kesehatan ini juga untuk peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, hingga kegiatan promotif dan preventif untuk mencegah penyakit. 
Kartu Brantas
“Anggaran DBHCHT merupakan wujud nyata sinergi antara sektor ekonomi dan sosial. Hasil dari cukai tembakau ini kita kembalikan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” papar dr Sandi.
Tak hanya itu yang disampaikan dr Sandi, namun dia juga menjelaskan bahwa, Dinkes Situbondo menggandeng Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan data penerima manfaat Program Berantas ini tepat sasaran.
“Sinkronisasi data ini penting agar tidak ada tumpang tindih peserta dan seluruh anggaran DBHCHT benar-benar digunakan secara efektif. Karena setiap rupiah dari anggaran DBHCHT harus memiliki manfaat yang jelas. Kami juga melakukan verifikasi rutin agar penerima manfaat benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” jelas dr. Sandi.
Melalui pengalokasian anggaran DBHCHT sebesar Rp39,4 miliar ini, imbuh dr Sandi, Pemkab Situbondo menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh warganya. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa anggaran DBHCHT tidak hanya memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi kesehatan masyarakat. (ADV)
