KETIK, SURABAYA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memastikan pendampingan kegiatan anggota legislatif tidak terganggu meski terdapat aturan work from home (WFH) atau kerja dari rumah (WFH) setiap Rabu.
Sekretaris DPRD Jatim Moch Ali Kuncoro menjelaskan ASN Setwan Jatim turut mendukung program Pemprov Jatim yang diberlakukan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
"Untuk staf sekretariat DPRD apabila yang masih ada tugas pendampingan terhadap kegiatan anggota, seperti kunjungan kerja atau lainnya maka harus menyesuaikan," ujarnya di Surabaya, Selasa 31 Maret 2026.
Sekadar informasi, jumlah ASN yang bertugas di Setwan Jatim saat ini sebanyak 195 orang yang terdiri dari PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Bagi ASN Setwan Jatim yang kerjanya bersifat administratif, kata dia, maka diberlakukan kebijakan kerja dari rumah sekali dalam sepekan.
“Apa yang menjadi kebijakan utama Pemprov Jatim maka kami mengikuti regulasi itu. Tapi, tidak ada layanan terganggu dan semua berjalan sesuai dengan mekanisme," ucapnya.
Mantan Pj Wali Kota Mojokerto itu berharap WFH berdampak pada efisiensi penggunaan BBM, penghematan penggunaan listrik, bahkan anggaran. “Tapi yang pasti, produktivitas tetap jalan dan tidak ada kekurangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memilih Rabu sebagai hari penerapan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diberlakukan mulai April 2026.
Apa alasannya? Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena dinilai paling ideal dalam menjaga ritme kerja, menghindari potensi peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus selaras dengan kebijakan penghematan energi dari pemerintah pusat.
Berdasarkan penghitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Dengan skema WFH satu hari dalam sepekan, diharapkan terjadi efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta energi lebih efisien. (*)
