KETIK, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merespons cepat prediksi cuaca ekstrem dengan menggelar Apel Siaga Cuaca Ekstrem.
Apel yang dipusatkan di Posko Utama Pakem pada Selasa,16 Desember 2025 ini bertujuan mengonsolidasikan seluruh unsur lintas sektoral demi memastikan kesiapan optimal menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto, yang bertindak sebagai pembina apel, menegaskan bahwa kolaborasi dan kesiapsiagaan adalah kunci utama. Susmiarto menginstruksikan pengaktifan posko terpadu, penyelarasan data kawasan rawan bencana, serta pengecekan menyeluruh terhadap ketersediaan logistik dan peralatan evakuasi.
“Momentum apel siaga ini menjadi penegasan bahwa keselamatan masyarakat sangat bergantung pada kesiapsiagaan dan koordinasi yang kuat. Seluruh unsur harus memahami peran masing-masing dan siap bergerak cepat,” ujar Susmiarto.
Ia menambahkan, penanganan cuaca ekstrem tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid dan terintegrasi.
Setelah pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi dan pengecekan teknis peralatan operasional penanggulangan bencana milik BPBD Sleman. Pengecekan ini krusial untuk memastikan sarana dan prasarana siap mendukung respons cepat di lapangan dan memperkuat pemahaman seluruh instansi terkait mengenai dukungan peralatan yang tersedia.
Di tempat terpisah, Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Haris Martapa, menggarisbawahi pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam mitigasi bencana. Haris mengimbau warga untuk membersihkan saluran air serta memangkas dahan pohon yang berisiko sebagai upaya preventif mengurangi dampak cuaca ekstrem.
“Simulasi berkala terus kita adakan, dan pelatihan relawan juga selalu diperbarui. Namun, yang paling penting adalah peran serta masyarakat, karena kita menghadapi ancaman cuaca ekstrem,” jelas Haris.
Apel siaga ini melibatkan berbagai unsur, termasuk jajaran perangkat daerah, TNI/Polri, Basarnas, instansi vertikal, BUMN/BUMD, kelompok relawan kebencanaan, serta perwakilan pemerintah kapanewon dan kalurahan di wilayah yang teridentifikasi rawan bencana. Melalui sinergi ini, diharapkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh potensi bencana dapat diminimalisir secara efektif. (*)
