KETIK, MALANG – Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi komitmen Wali Kota Malang yang tertuang pada tahapan pembangunan RPJMD 2026. Beberapa hal yang disoroti ialah pananganan anak tidak sekolah (ATS) dan juga perbaikan layanan kesehatan.
Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang menjelaskan bahwa dalam menekan angka ATS, telah dibentuk satgas khusus. Setiap anak pun dilakukan pendataan anak secara by name by address.
"Kami memfasilitasi kembali ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan mendorong penyusunan rencana aksi konkret oleh perangkat daerah terkait," ujarnya, Senin 22 September 2025.
Program pendidikan gratis khususnya bagi SD dan SMP Negeri pun telah dilaksanakan. Namun Wahyu menyebutkan, bagi sekolah swasta masih belum ada petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat.
"Komitmen Pemerintah Kota Malang tahun 2026 untuk akses pendidikan yang merata dan meningkatkan infrastruktur pendidikan," lanjutnya.
Sementara itu dalam perbaikan layanan kesehatan, salah satunya dilakukan dengan koordinasi dalam menindaklanjuti program BPJS Kesehatan yang sering dikeluhkan masyarakat.
Seluruh tenaga kesehatan dan rumah sakit akan dikumpulkan untuk berkoordinasi sehingga mengetahui persoalan yang sedang terjadi. Dengan demikian, penyelesaian masalah pun dapat tepat sasaran.
"Kita sudah koordinasi untuk menindaklanjuti BPJS kesehatan dengan pimpinan di Jakarta. Untuk tidak lanjutannya kami nanti dengan BPJS akan mengumpulkan semua tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit untuk menyampaikan permasalahan tersebut," sebutnya.
Menurut Wahyu, koordinasi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini menyusul program UHC yang telah disokong anggaran Rp150 miliar, namun tetap sulit diakses akibat regulasi yang dianggap memberatkan.
"Nanti juga bahas dengan DPRD Kota Malang supaya semua dapat mengetahui dan memahami regulasi yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nanti akan kumpul semua. Minggu ini rencananya," tandasnya.(*)
