KETIK, JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai maraknya teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis menunjukkan kemunduran demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum AJI Nany Afrida mengatakan, teror terhadap aktivis dan pemengaruh media sosial tidak bisa dipandang sebagai peristiwa terpisah, melainkan pola sistematis untuk membungkam kritik publik.
“Teror dan intimidasi terhadap warga negara yang menyampaikan kritik adalah bentuk kemunduran demokrasi. Negara seharusnya melindungi hak warga untuk berpendapat, bukan membiarkan praktik ketakutan ini terus terjadi,” kata Nany dalam pernyataannya, Jumat, 2 Januari 2025.
AJI mencatat sejumlah aktivis dan influencer menjadi sasaran intimidasi, di antaranya aktivis lingkungan Iqbal Damanik, DJ Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, hingga sejumlah akun media sosial yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut AJI, serangan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. AJI juga menilai negara gagal bersikap tegas karena membiarkan teror terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas terhadap para pelaku.
AJI mengingatkan, pola intimidasi serupa sebelumnya juga dialami kelompok masyarakat sipil dan aktivis HAM menjelang pengesahan RUU TNI. Saat itu, sejumlah aktivis dilaporkan mengalami pembuntutan, pemantauan, pemblokadean kendaraan, hingga ancaman melalui telepon dan pesan singkat.
“Negara bukan hanya abai melindungi warga, tetapi juga gagal mendengarkan aspirasi kritis masyarakat. Ini memperlihatkan sikap anti-kritik yang berbahaya bagi demokrasi,” ujar Nany.
Dalam situasi tersebut, AJI mengajak publik memperkuat solidaritas dengan semangat ‘warga jaga warga’. Solidaritas antarwarga dinilai penting di tengah minimnya empati negara, terutama dalam penanganan bencana di Sumatera yang dinilai lamban.
“Teror tidak akan menghentikan masyarakat sipil untuk terus bersuara, menyampaikan fakta, dan mendampingi warga terdampak bencana,” tegas Nany.
Pernyataan sikap ini didukung oleh 91 lembaga dan kolektif serta 51 individu yang menyatakan komitmen untuk terus mengawal demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Seperti diberitakan, sepanjang 2025, sejumlah aktivis, influencer, dan tokoh publik dilaporkan mengalami teror setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan penanganan bencana di Sumatera. Bentuk intimidasi yang dialami beragam, mulai dari ancaman pesan, pengiriman paket mencurigakan, perusakan properti, hingga serangan ke rumah korban.
Teror paling mencolok terjadi pada akhir tahun yang menimpa sejumlah aktivis dan influencer yang kritis terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera.
Rangkaian teror tersebut menambah kekhawatiran masyarakat sipil terhadap menyempitnya ruang kebebasan berpendapat dan meningkatnya praktik pembungkaman kritik di ruang publik.
