KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama tiga Menteri Kabinet Merah Putih menyaksikan momen penting Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 800 ribu debitur pencipta lapangan kerja, sekaligus Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Turut hadir dan menyaksikan acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) RI, Mukhtarudin, serta Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman. Selain itu, hadir juga para Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta ratusan ribu debitur dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun melalui daring.
Saat memberi sambutan, Gubernur Khofifah mengaku optimis pelaksanaan Akad Massal KUR menjadi momentum penting memperkuat harapan baru masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.
"Alhamdulillah di bawah koordinasi Pak Menko Perekonomian Airlangga dan Kementerian terkait, akan menjadi bagian penguatan terhadap jalannya satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming," ujar Khofifah.
Disebutkan bahwa angka 800 ribu tersebut akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil di Indonesia. Program ini tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga membuka harapan baru bagi petani, pelaku UMKM, serta masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru.
"Bahwa 800.000 Akad Massal saya rasa sangat sesuatu, sangat bermakna dan InsyaAllah memberikan solusi bagi sangat banyak pihak," tambahnya.
Berdasarkan data Pemprov Jatim hingga 20 Oktober 2025, penyaluran KUR di Jawa Timur telah mencapai 889.504 debitur dengan total plafon pencairan sebesar Rp37,22 triliun. Penyaluran ini diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan sekaligus mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Kehadiran KUR telah menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah, memperluas akses pembiayaan produktif dan mendorong kemandirian pelaku UMKM. Ini penting, karena kontribusi sektor koperasi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2024 bahkan mencapai 60,08 persen," jelasnya.
Selain KUR, peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) disebut menjadi langkah penting pemerintah pusat dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau.
"Harapannya, program KPP bisa menjadi pelengkap dari KUR, karena masyarakat yang telah berdaya secara ekonomi perlu didukung dengan akses pembiayaan terhadap perumahan yang berkualitas," kata Khofifah.
Acara ini menjadi semakin bermakna karena digelar bersamaan dengan Akad Massal KUR, khususnya bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-80 Pemprov Jatim pada 12 Oktober lalu. Dengan semangat “Jatim Tangguh Terus Bertumbuh”, Pemprov Jatim menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program pemerintah pusat yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Kami punya filosofi kerja Jatim BISA. Yaitu berdaya sekaligus inklusif. Dimana melalui forum ini akan mendorong semua kekuatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Kemudian sinergis dan adaptif yang harus terus menjadi penguatan kita semua," jelasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa KUR menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Ditambahkan bahwa penyaluran KUR telah sesuai target dan berlangsung lebih cepat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Total 1.940 debitur hadir dalam Akad Massal KUR kali ini, terdiri dari 1.800 debitur KUR Reguler, 40 debitur KUR Pekerja Migran, dan 100 calon debitur Kredit Perumahan. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300,7 triliun, dengan realisasi hingga 17 Oktober telah mencapai 76,86 persen atau Rp217 triliun. Dan, komitmen memperluas jangkauan KUR lebih dari 3,5 juta debitur pelaku UMKM," urai Airlangga.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menambahkan bahwa pelaksanaan akad massal KUR menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
"Mari mendorong kolaborasi karena keterlibatan kepala daerah mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam KUR bagi usaha mikro kecil dan menengah," ucapnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, jajaran Bupati/Wali Kota se-Jatim, Direksi Bank HIMBARA, serta ribuan debitur dari seluruh Indonesia.(*)
