KETIK, BATU – Hingga September 2025, jumlah kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga Kota Batu tercatat mencapai 47.133 orang.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyebut angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan terpadu.
"Bila dibandingkan sepanjang 2024 lalu, jumlah pengunjung mencapai 80.948 orang," katanya Minggu 5 Oktober 2025.
Heli menyebutkan, kunjungan ke MPP didominasi oleh pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dengan total 19.391 kunjungan.
Disusul layanan Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan 11.932 kunjungan, serta layanan Bank Jatim dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Layanan adminduk seperti pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi aktivitas yang paling banyak diakses," sebutnya.
Orang nomor dua di Kota Batu tersebut menambahkan, akses layanan tidak hanya dilakukan secara tatap muka di Balai Kota Among Tani.
Sejumlah layanan juga bisa diakses secara online, seperti Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG), BPJS Ketenagakerjaan, maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bahkan tersedia layanan mandiri tanpa antre, mulai dari Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) hingga perpustakaan digital.
"Secara keseluruhan, masyarakat dapat memanfaatkan 25 gerai dengan 286 jenis layanan yang tersedia di MPP Among Warga," urai Heli.
Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan komitmen Pemkot Batu untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik.
Wali Kota mengatakan bahwa selain memperkuat integrasi layanan perizinan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan DPMPTSP, Pemkot Batu juga siap mendukung hadirnya layanan imigrasi dan pengadilan agama di MPP.
“Kami butuh tempat yang lebih nyaman bagi masyarakat, misalnya area untuk minum (teh & kopi) sambil menunggu antrean," katanya.
Terkait kebutuhan layanan imigrasi maupun pengadilan agama, Pemkot akan mensupport agar bisa segera hadir di MPP Among Warga. Hal ini merupakan bagian dari sinergi, kolaborasi, dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia juga menyampaikan bahwa MPP Among Warga dikembangkan tidak hanya sebagai pusat layanan, tetapi juga sebagai ruang interaksi masyarakat.
"Di antaranya dengan penyediaan kanal aspirasi, wadah aduan, hingga kegiatan partisipatif seperti lomba anak-anak maupun inovasi layanan berbasis elektronik, seperti akta cerai elektronik dan sidang keliling," tegas Nurochman.(*)
