142 Badan Publik Pemprov Jatim Rampung Penilaian SAQ KIP 2025

KETIK, SURABAYA – Tahapan penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik (KIP) badan publik di Jawa Timur tahun 2025 telah rampung. Monev yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Jatim itu diikuti 142 badan publik dari berbagai unsur, mulai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi/lembaga vertikal, hingga pemerintah desa.

Monev ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“KIP bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Monev ini juga bukan lomba, melainkan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan badan publik terhadap regulasi,” kata Ketua KI Jatim, Edi Purwanto, di Surabaya, Sabtu.

Dibandingkan tahun 2024, jumlah peserta Monev tahun ini menurun empat badan publik. Penurunan terutama terjadi di lingkungan OPD Pemprov Jatim dan BUMD. Tahun lalu, seluruh 64 OPD Pemprov Jatim mengikuti Monev, namun tahun ini hanya 54 OPD. Begitu pula dengan BUMD, dari 11 pada 2024, kini tinggal dua yang mengikuti.

Sebaliknya, instansi vertikal dan pemerintah desa menunjukkan tren kenaikan kepesertaan. Khusus desa, lonjakannya cukup tajam dari 24 desa pada 2024 menjadi 40 desa pada tahun ini. Untuk pemkab/pemkot, jumlahnya tetap sama yakni 38 badan publik karena seluruhnya mengikuti monev.

Meski kuantitas peserta menurun, kualitas keterbukaan informasi publik justru meningkat signifikan. Data KI Jatim mencatat, pada 2024 terdapat 51 badan publik dengan nilai SAQ di atas 80. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 70 badan publik, atau naik sekitar 37 persen. Pada 2023, jumlahnya hanya 25 badan publik.

“Dalam tiga tahun terakhir ada tren positif. Artinya komitmen badan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel semakin kuat,” ujar Edi.

Penilaian Monev KIP sendiri mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monev Keterbukaan Informasi Publik. Ada enam indikator yang dijadikan tolok ukur, yaitu: kualitas informasi, jenis informasi, layanan informasi, komitmen organisasi, sarana prasarana, serta digitalisasi.

Sementara itu, Penanggung Jawab Monev KIP 2025, Yunus Mansur Yasin, menyampaikan bahwa dari 70 badan publik yang lolos verifikasi SAQ, tahapan selanjutnya adalah visitasi dan wawancara/presentasi. Visitasi akan dilaksanakan pada 10–26 September 2025 untuk mencocokkan data SAQ dengan kondisi faktual di lapangan.

“Kami berharap badan publik yang lolos segera mempersiapkan diri. Untuk presentasi, pimpinan langsung yang harus menyampaikan komitmen serta inovasi peningkatan layanan informasi publik,” ujar Yunus.

Menurutnya, jika peserta dari pemkab/pemkot, maka bupati atau wali kota yang presentasi. Untuk desa, kepala desa harus hadir langsung. Hal ini dinilai penting karena keberhasilan implementasi KIP sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan badan publik.

Setelah tahapan visitasi dan presentasi tuntas, KI Jatim akan menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi atau KI Award 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada badan publik yang konsisten dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

Dalam penghargaan tersebut, badan publik akan dikategorikan menjadi tiga: informatif, menuju informatif, dan cukup informatif. Seperti tahun sebelumnya, penghargaan direncanakan akan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur.

“Kami akan terus melakukan advokasi, sosialisasi, dan edukasi agar semakin banyak badan publik di Jatim yang benar-benar mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 UU KIP dan selaras dengan program prioritas Asta Cita Presiden,” tegas Edi Purwanto. (*)

Berikut Daftar 70 Badan Publik Lolos Tahap Visitasi dan Presentasi Monev Keterbukaan Informasi di Jawa Timur Tahun 2025

*OPD Pemprov Jatim*
• Sekretariat DPRD Jatim
• Dinas Komunikasi dan Informatika
• Dinas Lingkungan Hidup
• RSUD dr. Soetomo
• RSUD dr. Saiful Anwar
• RSUD Menur
• RS Paru Jember
• RSUD dr. Soedono
• RSUD Dungus
• Dinas Sosial
• Dinas Kesehatan
• RSUD Daha Husada
• Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
• Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan
• Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Malang
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
• RSUD Husada Prima
• RSUD Karsa Husada
• RS Paru Mangunharjo
• RSUD Haji
• Badan Penanggulangan Bencana Daerah
• Dinas Kelautan dan Perikanan
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
• RSUD Sumberglagah
• RSUD dr. Mohammad Noer

*Pemkab/Pemkot*
• Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
• Pemerintah Kabupaten Lumajang
• Pemerintah Kota Madiun
• Pemerintah Kota Surabaya
• Pemerintah Kota Blitar
• Pemerintah Kabupaten Pamekasan
• Pemerintah Kabupaten Jember
• Pemerintah Kota Mojokerto
• Pemerintah Kota Probolinggo
• Pemerintah Kabupaten Magetan
• Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
• Pemerintah Kabupaten Blitar
• Pemerintah Kota Batu
• Pemerintah Kabupaten Nganjuk
• Pemerintah Kabupaten Bangkalan
• Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
• Pemerintah Kota Malang
• Pemerintah Kabupaten Bondowoso
• Pemerintah Kabupaten Tuban
• Pemerintah Kota Pasuruan
• Pemerintah Kabupaten Ponorogo
• Pemerintah Kabupaten Gresik

*Instansi Vertikal*
• BKKBN Jawa Timur
• Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya
• Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur
• BPK RI Perwakilan Jawa Timur
• Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur
• Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur

*BUMD*
• PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

*Pemdes*
• Pemdes Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
• Pemdes Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro
• Pemdes Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro
• Pemdes Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan
• Pemdes Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember
• Pemdes Sekarputih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk
• Pemdes Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk
• Pemdes Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan
• Pemdes Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun
• Pemdes Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
• Pemdes Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
• Pemdes Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar
• Pemdes Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban
• Pemdes Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo
• Pemdes Tembalang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar