KETIK, MALANG – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut mengapresiasi dilantiknya Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur. Percepatan pembinaan dan standardisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan segera dilaksanakan.
Zulhas menekankan bahwa GAPEMBI merupakan mitra strategis Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan demikian, komunikasi yang terjalin antara GAPEMBI Jatim dan pemerintah pusat diharapkan dapat lebih maksimal.
“Kita harapkan ini menjadi mitra BGN sehingga nanti pembinaannya cepat, komunikasinya cepat,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.
Meskipun program MBG menjadi tanggung jawab BGN, dalam realisasinya semua pihak dapat terlibat, khususnya dalam kerangka pengawasan untuk menjamin makanan yang didistribusikan sesuai dengan standar yang ada.
“Penanggung jawab utama BGN, tapi pengawasan segala macam itu sekarang semua ikut,” katanya.
Pengawasan dari semua pihak dilakukan untuk menghindari potensi MBG bermasalah yang masih sering ditemukan di berbagai daerah. Menurut Zulhas, pemerintah memiliki pekerjaan besar mengingat jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah banyak tersebar di Indonesia.
“Kita tidak ingin ada satu anak pun yang menjadi masalah. Kita ingin sempurna, menuju ke sana. Itu anak-anak kita, tetapi memang pekerjaan besar sekali, maka kami terus melakukan perbaikan tata kelolanya,” tegasnya.
Saat ini pemerintah telah membuat aturan ketat terkait standardisasi SPPG sehingga apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, dapat dilakukan penutupan sementara. Terdapat beberapa aturan yang kini tengah dirumuskan, mulai dari standar gizi hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“BGN punya standar gizi, tapi perlu ada aturan perbadannya sehingga seluruh SPPG standarnya sama. Memang ahli gizi merumuskan, tapi dalam bentuk aturan sehingga nanti seluruh SPPG itu memenuhi persyaratan. Kalau tidak, baru ditindak,” tegasnya.
Pemerintah daerah pun dapat turut serta dalam pengawasan SLHS masing-masing SPPG. Hal tersebut membuat seluruh pihak ikut bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap standar makanan.
“Jadi pemerintah daerah juga bisa ikut, bertanggung jawab memantau, melihat, mengecek. Kementerian Kesehatan punya puskesmas sampai di desa, mereka juga harus bisa bertanggung jawab,” tutupnya.
