KETIK, BATU – Banjir luapan yang terjadi di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, disebut berkaitan erat dengan kerusakan tata kelola lahan di wilayah hulu. Hilangnya sistem terasering di lereng curam, ditambah peralihan pola tanam dari tanaman keras ke sayuran, dinilai mempercepat erosi tanah dan meningkatkan risiko luapan air saat hujan berintensitas tinggi.
Wali Kota Batu, Nurochman, menyoroti kondisi tersebut setelah melakukan peninjauan langsung di lapangan. Wali kota yang akrab disapa Cak Nur itu mengungkapkan masih banyak lahan pertanian di area lereng curam yang tidak lagi dilengkapi sistem penahan air yang memadai.
Kondisi tersebut diperparah dengan perubahan pola tanam dari tanaman keras, seperti apel, menjadi tanaman sayuran.
“Banyak lahan pertanian di wilayah hulu yang sudah tidak menggunakan sistem terasering. Dampaknya sangat terasa, salah satunya memicu banjir luapan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, tanaman sayuran memiliki karakteristik akar pendek yang tidak mampu mengikat tanah sekuat tanaman keras. Akibatnya, tanah menjadi lebih mudah tergerus dan terbawa aliran air saat hujan deras.
“Tanaman sayur tidak memiliki akar yang kuat untuk menahan tanah. Akibatnya, saat hujan deras, material tanah mudah terbawa aliran air ke bawah,” jelasnya.
Selain faktor vegetasi, Cak Nur juga menyoroti teknik pengolahan lahan yang belum menerapkan prinsip konservasi tanah.
Pola pembuatan bedengan atau guludan yang cenderung terbuka tanpa pematang dinilai membuat struktur tanah semakin rentan terhadap erosi.
“Model guludannya sekarang tidak memiliki ketahanan karena tanpa pematang yang kuat. Ketika hujan dengan intensitas tinggi turun, tanah menjadi sangat mudah tererosi,” katanya.
Di sisi lain, ia memahami bahwa peralihan ke tanaman sayur didorong faktor ekonomi karena masa panennya relatif singkat, yakni sekitar tiga hingga enam bulan.
Namun, ia mengingatkan bahwa orientasi jangka pendek tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Kami mengajak semua pihak, khususnya para petani, untuk tidak hanya berpikir jangka pendek. Keuntungan cepat jangan sampai mengorbankan keselamatan masyarakat yang lebih luas,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Batu akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola tanam di wilayah rawan bencana.
Upaya ini diharapkan dapat melahirkan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan petani dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meminimalkan risiko bencana.
“Perlu ada langkah konkret dan komitmen bersama. Menjaga kelestarian lingkungan serta menjamin keselamatan wilayah harus menjadi prioritas utama,” pungkas Cak Nur.
