KETIK, BATU – Menindak lanjuti banjir luapan disertai material lumpur melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Bumiaji pada Senin, 30 Maret 2026.
Wali Kota Batu, Nurochman, turun langsung susur sungai untuk meninjau dampak sekaligus memastikan langkah penanganan berjalan cepat, Selasa, 31 Maret 2026.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab banjir sekaligus merumuskan langkah penanganan yang tepat di lapangan.
Sejumlah titik yang menjadi fokus pemantauan meliputi kawasan Banyuning, aliran Kali Krecek, hingga Kampung Besta.
Berdasarkan hasil pengecekan, luapan paling signifikan terjadi di Kali Krecek. Air yang melimpas ke permukiman warga tidak hanya membawa debit tinggi, tetapi juga material lumpur yang berasal dari lahan pertanian di wilayah hulu.
Rombongan juga meninjau wilayah Gandar, di mana derasnya aliran air menyebabkan kerusakan infrastruktur.
Badan jalan dilaporkan tergerus hingga merusak lapisan aspal sepanjang kurang lebih 50 meter, menunjukkan kuatnya tekanan aliran dari daerah atas.
Nurochman menjelaskan, kerusakan tersebut dipicu oleh tingginya volume air yang tidak mampu ditahan oleh kondisi tanah maupun sistem drainase yang ada.
Ia menegaskan, persoalan utama banjir lumpur tidak lepas dari perubahan fungsi lahan di kawasan dataran tinggi.
“Perubahan fungsi lahan ini sangat berisiko. Kawasan yang sebelumnya berupa hutan atau perkebunan apel kini banyak beralih menjadi lahan sayuran. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti praktik pertanian yang belum sepenuhnya menerapkan teknik konservasi tanah, seperti terasering atau pengolahan lahan sesuai kontur.
“Tanah menjadi tidak memiliki daya tahan ketika diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sehingga mudah terbawa aliran air dan menyebabkan banjir lumpur di wilayah bawah,” jelasnya.
Pemerintah Kota Batu, lanjutnya, akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyusun langkah penanganan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Upaya ini mencakup evaluasi tata kelola lahan serta penguatan pengawasan di wilayah hulu,” terangnya.
Ia juga mengingatkan para pengelola lahan, termasuk yang bekerja sama dengan Perhutani maupun dalam program Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan, agar mematuhi ketentuan yang telah disepakati.
“Patuhi seluruh perjanjian yang ada. Jika tidak diperkenankan menebang pohon tegakan, maka harus ditaati. Jangan hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi mengabaikan dampak terhadap keselamatan masyarakat,” tegasnya. (*)
