KETIK, BOJONEGORO – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro digelar di Hotel Darwana pada Sabtu, 4 April 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi internal serta soliditas kader partai dari tingkat bawah hingga pusat.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim selaku perwakilan DPP PKB, Setyo Wahono, Nurul Azizah, Ketua DPC PKB Bojonegoro Fauzan Fuadi, serta Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar.
Turut hadir Ketua KPU Bojonegoro Robby Adi Perwira dan Ketua Bawaslu Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo, bersama jajaran Fraksi PKB serta pimpinan partai politik lain seperti PAN, Demokrat, Golkar, dan PDI-P. Muscab ini juga diikuti oleh perwakilan DPAC PKB se-Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendorong pembangunan daerah. Ia berharap PKB dapat terus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
Sementara itu, Abdul Halim Iskandar dalam arahannya menegaskan bahwa Muscab bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat arah perjuangan partai ke depan.
Ia mendorong seluruh kader PKB untuk tetap solid, menjaga nilai-nilai perjuangan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua DPC PKB Bojonegoro Fauzan Fuadi dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk terus membesarkan PKB di Bojonegoro.
Ia mengajak seluruh kader untuk menjaga kekompakan serta meningkatkan kerja-kerja politik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sambutan juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, M. Subaidi, yang menekankan pentingnya penguatan struktur partai hingga tingkat akar rumput. Menurutnya, kekuatan PKB terletak pada soliditas kader dan kedekatan dengan masyarakat.
Melalui Muscab ini, diharapkan lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu membawa PKB Bojonegoro semakin solid, progresif, dan siap menghadapi tantangan politik ke depan. (*)
