KETIK, JAKARTA – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa pemerintah tak lagi memberi ruang bagi kesalahan data yang membuat penyaluran bantuan sosial melenceng dari sasaran.
Ia memastikan akurasi data menjadi prioritas utama agar warga berhak tidak lagi terabaikan. Menurut Teddy, pemerintah selalu menjadikan data sebagai fondasi kebijakan mereka.
Karenanya, ia menyebut, pemerintah akan membenahi data yang mereka miliki agar tak ada lagi program yang salah sasaran.
"Dibalik kebijakan yang tepat, pasti ada data yang akurat. Tidak boleh lagi ada data yang salah. Tidak ada yang terlewat. Tidak boleh ada warga berhak yang tidak tercatat," kata Teddy, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Teddy menyebut, pemerintah kini menaruh perhatian besar pada pembangunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS. Sistem ini, sambungnya, menjadi fondasi baru bagi seluruh kebijakan, karena untuk pertama kalinya seluruh data sosial ekonomi Indonesia dikumpulkan dalam satu acuan nasional.
Karena pentingnya data bagi pemerintah, Teddy meminta Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPS di provinsi serta kabupaten/kota untuk menjaga validitas data DTSEN. Ia menekankan tidak boleh lagi ada kekeliruan yang membuat program pemerintah salah sasaran.
"Satu data, satu acuan, satu referensi bersama. Percuma ada kebijakan kalau datanya tidak akurat," tegasnya.
Teddy mengaku telah mendengar langsung laporan dari daerah terkait sulitnya petugas mendapat data yang benar di lapangan. Para petugas ini harus menghadapi sulitnya akses, tingginya biaya logistik, sampai medan yang ekstrem. Namun, para petugas ini tetap berupaya menghasilkan data yang adil dan benar.
"Semangat para petugas daerah ini menginspirasi. Indonesia besar dan beragam, tapi komitmen memastikan data akurat itu sama di semua tempat," tuturnya. (*)
