KETIK, SURABAYA – Kabar gembira, riibuan pendamping Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Jawa Timur bakal mendapat kepastian honor usai Pemerintah Provinsi berusaha mempercepat prosesnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa menyampaikan anggaran yang disiapkan mencapai Rp18 miliar diperuntukkan membayar honor 2.132 orang pendamping dari total 8.494 unit KDMP yang aktif di 38 kabupaten/kota.
Dana tersebut, kata dia, bersumber dari dekonsentrasi APBN yang dialokasikan khusus untuk mendukung program penguatan koperasi desa hingga akhir tahun 2025.
Pihaknya juga melakukan pelatihan pendampingan KDMP yang dibuka pada Senin, 3 November 2025 di Asrama Haji Surabaya.
“Prinsip kami sesuai arahan Bapak Wakil Gubernur Jatim, semua teman-teman sudah menjalankan tugasnya. Profil koperasi desa sudah masuk ke Simkopdes, termasuk aset tambahan dan data lainnya. Prinsipnya, kami upayakan honor ini segera cair,” ujar Endy.
Ia menegaskan bahwa dana Rp18 miliar itu akan menutup kebutuhan honor selama tiga bulan atau hingga Desember 2025. Sedangkan, untuk kegiatan pelatihan, Pemprov Jatim menggunakan pos anggaran tersendiri.
Dia menyampaikan bahwa setiap pendamping KDMP di Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar. Pasalnya, mereka mendampingi 8 hingga 12 koperasi desa, memberi bimbingan tentang tata kelola usaha, strategi pengembangan koperasi, hingga bagaimana koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Sebagian besar, kata Endy, bukan orang baru di dunia usaha. Tidak sedikit yang merupakan pelaku UMKM atau mantan pengusaha yang kini memilih berbagi pengalaman sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga objektivitas dan profesionalitas.
Untuk memperkuat kapasitas dan wawasan para pendamping, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur menggandeng beberapa perguruan tinggi. Di antaranya Universitas Airlangga (Unair) dan STIESIA Surabaya.
Kolaborasi ini dirancang agar para pendamping dan pengurus koperasi memiliki landasan manajerial yang kuat dalam mengelola unit usaha berbasis masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir pada Kick Off Pelatihan Pendamping menilai momentum pertemuan dengan ribuan pendamping KDMP bukan sekadar seremonial.
Orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut menyebut sebagai momen untuk belanja masalah, menggali langsung kendala di lapangan yang dihadapi para pendamping dan koperasi.
Ia juga menyoroti sistem bundling yang diberlakukan bagi beberapa KDMP, yang menurut laporan dari lapangan justru menambah beban administratif.
“Saya berharap sistem yang memberatkan bisa diminimalisir. Kita ingin KDMP benar-benar bisa tumbuh, bukan justru terhambat oleh mekanisme yang tidak efektif,” tutur Emil. (*)
