KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Itu terkait kiprahnya yang dinilai berhasil melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri BP2MI, Abdul Kadir Karding, di acara Launching Desa Migran Emas di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, Jumat 11 Juli 2025.
Khofifah menyampaikan, penghargaan bukan semata bentuk apresiasi, melainkan menjadi momentum meningkatkan dan menguatkan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI asal Jatim.
"Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperluas jangkauan perlindungan dan memberdayakan lebih banyak PMI, baik yang sedang bekerja di luar negeri, yang akan berangkat, maupun yang telah kembali," kata Khofifah.
Lanjut Khofifah, Pemprov Jatim hingga saat ini menjadi provinsi dengan penempatan PMI tertinggi secara nasional. Data terbaru, di sepanjang Januari hingga Februari 2025, sebanyak 11.265 PMI telah diberangkatkan ke berbagai negara, terdiri dari 5.438 orang pada Januari dan meningkat menjadi 5.827 orang pada Februari.
Bahkan proyeksi dari Pusat Data dan Informasi BP2MI menunjukkan total penempatan PMI asal Jatim sepanjang tahun 2025 diperkirakan mencapai 70.422 orang, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang berjumlah 69.594 orang.
“Jumlah ini menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja dari Jatim. Namun ini juga menjadi tantangan besar dalam hal perlindungan. Maka, edukasi dan literasi menjadi prioritas kami agar para calon PMI dan keluarganya memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran yang tidak resmi," katanya.
Ia berharap, hasil kerja keras para PMI tidak berhenti di remitansi. Namun, bisa tumbuh menjadi pengusaha, menjadi motor ekonomi desa.
"Harus pulang sebagai juragan, jangan sampai menjadi korban," tegasnya, sambil memberikan apresiasi hadirnya program Desa Migran Emas yang dicanangkan Kementerian PPMI.
Menurutnya, itu sebagai bentuk peningkatan dari program Desmigratif Dan sangat relevan dengan kebutuhan desa-desa kantong migran.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, LPK, komunitas migran, hingga sektor swasta untuk terus membangun kolaborasi dalam pelindungan PMI.
"Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan bersama. Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak sangat penting sehingga mewujudkan terciptanya migrasi aman," pungkasnya. (*)
