KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026).
Bupati Bandung mengatakan, pengumuman swasembada pangan yang berarti tidak melakukan impor beras untuk kebutuhan dalam negeri sepanjang tahun 2025, merupakan momentum penting penegasan kedaulatan pangan nasional.
"Swasembada pangan ini semakin memperkuat semangat kemandirian pangan daerah sebagai bagian dari kontribusi nyata Kabupaten Bandung dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia," kata bupati yang akrab disapa Kang DS ini.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga Desember 2025 mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 4 juta ton dari kebutuhan nasional.
Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen pangan utama di kawasan Asia Tenggara dan berpotensi melakukan ekspor beras ke pasar global.
Seusai mengikuti kegiatan bersama presiden, Bupati Kang DS menginstruksikan Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bandung untuk fokus produksi pangan terutama beras.
Selain fokus pada peningkatan produksi beras, Bupati juga menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur pendukung pertanian.
Irigasi yang memadai, jalan usaha tani yang layak, serta infrastruktur pertanian lainnya menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Bandung.
"Pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting. Sekarang cuma dianggarkan Rp 1,2 miliar. Cukup buat apa? Kalau enggak ada anggaran, kita usulkan ke Kementerian Pertanian dan Kementerian PU," ungkap Kang DS.
Ia berpresan agar program yang mendukung program prioritas Presiden harus jadi prioritas Distan. "Oleh karena itu, saya minta Kadis dan para Kabid harus memahami secara utuh apa yang menjadi output maupun outcome programnya," tandasnya.
Lebih lanjut, Kang DS menyoroti pentingnya peningkatan produksi telur di Kabupaten Bandung. Dengan kebutuhan MBG yang mencapai 1000 ton per bulan, ia meminta Dinas Pertanian untuk fokus pada pengembangan sektor peternakan ayam petelur.
"Saya minta Distan harus bergerak cepat supaya selaras dengan keinginan Pak Presiden. Program peternakan ayam petelur saya minta dilaksanakan mulai Januari ini karena kita butuh telur untuk Program MBG. Jangan ditunda-tunda, kenapa harus Maret," tegasnya.
Kang DS menunjuk contoh, program yang tidak efektif seperti pengadaan anak domba, dievaluasi dan dialihkan saja untuk peternakan telur untuk mendukung Program MBG.(*)
