KETIK, JOMBANG – Upaya memperluas inklusi keuangan di daerah terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi. Anggota DPR RI Sadarestuwati menilai, digitalisasi UMKM Nganjuk menjadi langkah strategis agar pelaku usaha kecil dapat mengakses layanan perbankan secara lebih mudah, aman, dan terjangkau.
Hal tersebut disampaikan DPR RI Sadarestuwati dalam kegiatan sosialisasi peningkatan inklusi keuangan yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Nganjuk, Jumat, 19 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti para pelaku UMKM Nganjuk sebagai bagian dari komitmen mendorong pemerataan akses keuangan digital.
Anggota DPR RI Sadarestuwati menjelaskan, pelaku UMKM dipilih sebagai peserta utama karena mereka merupakan pengguna langsung sistem digital dalam aktivitas usaha sehari-hari. Pemanfaatan teknologi keuangan dinilai mampu membantu pengelolaan keuangan usaha, mulai dari transaksi, pembayaran, hingga pencatatan keuangan.
“Pelaku UMKM perlu memahami sekaligus mempraktikkan digitalisasi. Mereka adalah kelompok yang sehari-hari bersentuhan dengan sistem digital, termasuk layanan perbankan, yang kini sangat memudahkan transaksi dan pengelolaan keuangan,” ujar Sadarestuwati.
Menurutnya, inklusi keuangan merupakan konsep penting yang menjamin setiap individu, termasuk pelaku usaha kecil, memiliki akses terhadap layanan keuangan yang adil, aman, dan terjangkau. Digitalisasi dinilai menjadi jembatan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh sistem keuangan formal.
“Masih banyak masyarakat, termasuk UMKM Nganjuk, yang kesulitan mengakses bank karena jarak atau keterbatasan lainnya. Dengan teknologi digital, hambatan itu bisa ditekan sehingga layanan keuangan lebih mudah dijangkau,” jelasnya.
Selain memberikan kemudahan, transaksi digital juga dinilai lebih aman. DPR RI Sadarestuwati menyoroti maraknya peredaran uang palsu yang kerap menyasar pelaku UMKM. Menurutnya, penggunaan sistem pembayaran digital dari perbankan dapat meminimalisir risiko tersebut karena mengurangi transaksi tunai.
“Keamanan transaksi menjadi keunggulan digitalisasi. Penggunaan uang fisik yang berkurang tentu menekan risiko peredaran uang palsu di kalangan UMKM,” katanya.
Meski demikian, Sadarestuwati mengingatkan adanya potensi risiko kejahatan digital jika pengguna tidak berhati-hati. Ia mencontohkan penyalahgunaan QRIS palsu yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah.
“Teknologi harus diimbangi kewaspadaan. Sekarang ada QRIS palsu yang ditempel di toko-toko. Karena itu, pelaku UMKM harus lebih teliti saat bertransaksi,” pesannya.
Untuk meningkatkan keamanan, ia mendorong pihak perbankan agar memberikan fasilitas Electronic Data Capture (EDC) kepada pedagang. Dengan alat tersebut, QRIS dapat diterbitkan langsung oleh perbankan sehingga keamanannya lebih terjamin.
Di akhir kegiatan, anggota Komisi VI DPR RI yang akrab disapa Mbak Estu ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh meninggalkan masyarakat yang belum terlayani sistem keuangan formal. Pemerintah dan sektor perbankan diminta terus hadir hingga ke pelosok daerah, termasuk di Nganjuk, agar manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (*)
