KETIK, MALANG – Masih adanya penolakan pedagang di Pasar Besar Malang membuat pemerintah pusat ragu mengalokasikan anggaran perbaikan. Akibatnya, revitalisasi pun tertunda dan risiko kebakaran akan terus mengintai.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan telah memberikan pengertian terhadap pedagang yang menolak pembongkaran total. Terlebih persoalan mekanikal elektrikal membuat Pasar Besar semakin rawan.
"Kekhawatiran seperti hal kemarin (robohnya pagar pembatas) akan terjadi. Apalagi kalau kami lakukan perbaikan yang setengah-setengah. Terutama terkait mekanikal elektrikal, timbulnya kebakaran lagi itu akan terjadi. Ini kan yang sering terjadi di Pasar Besar karena kebakaran," ujarnya, Rabu 9 Juli 2025.
Tidak sepahamnya pedagang membuat pemerintah pusat beranggapan bahwa Pemkot Malang gagal menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Menurut Wahyu, tertundanya revitalisasi Pasar Besar akan merugikan pedagang dan masyarakat secara umum.
"Jadi saya harapkan ini yang akan segera terselesaikan karena nanti yang akan rugi juga pedagang. Kami terus melakukan pendekatan agar antar paguyuban pedagang bisa selesai dan satu suara," lanjutnya.
Diperkirakan penganggaran revitalisasi Pasar Besar dari pemerintah pusat dapat dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang. Hanya saja proses pembahasan telah dilakukan tahun ini.
"Kalau administrasinya bisa kami selesaikan (tahun ini). Tetapi tetap penganggarannya akan ikut di 2026 karena APBN Perubahan pun gak akan cukup waktunya. Walaupun ini multiyears, ya," katanya.
Menurut Wahyu revitalisasi Pasar Besar dapat cepat terealisasi apabila pedagang telah satu suara. Meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan, namun pedagang bersikukuh agar revitalisasi tidak dilakukan.
"Coba antara pedagang bisa satu suara, akan lebih cepat selesai. Kami kan sudah ada beberapa kali pertemuan tetapi mereka masih punya alasannya sendiri. Kami akan lakukan pendekatan secara personal, mudah-mudahan bisa menyelesaikan," pungkasnya.(*)
