KETIK, JOMBANG – Rencana anggaran pengadaan seragam DPRD Jombang kembali menuai sorotan publik. Nilainya disebut mendekati setengah miliar rupiah. Di tengah desakan efisiensi anggaran, pos belanja ini justru tampil sebagai rutinitas yang nyaris tak tersentuh evaluasi.
Isu pengadaan seragam disebut kerap muncul setiap tahun dan menjadi perhatian masyarakat karena dinilai tidak menyentuh kebutuhan prioritas.
Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan, Aan Anshori, menyebut pengadaan seragam DPRD sebagai persoalan berulang.
Ia menilai pengadaan seragam bagi anggota DPRD Jombang setiap tahunnya, tidak mendesak dan mencederai kepercayaan masyarakat.
"Anggaran tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas di tengah kebutuhan publik yang lebih penting," katanya, Sabtu 28 Maret 2026.
Menurut Aan, kebutuhan pakaian dinas tidak bisa dikategorikan sebagai hal mendesak bagi anggota dewan. Terlebih, secara kemampuan ekonomi, anggota DPRD dinilai mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.
Aan juga menyoroti sikap anggota DPRD Jombang yang dinilai belum terbuka dalam menyampaikan penolakan. Padahal, ia menyebut ada informasi terkait sejumlah anggota yang sebenarnya tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.
Ia menduga adanya faktor internal, seperti mekanisme fraksi di DPRD, yang memengaruhi sikap anggota sehingga tidak berani bersuara secara terbuka.
Lebih jauh, ia menilai penganggaran seragam DPRD Jombang tidak lepas dari kepentingan politik ekonomi yang lebih luas. Hal ini, menurutnya, menjadi alasan mengapa anggaran serupa terus muncul setiap tahun.
Karena itu, Aan mendorong adanya keberanian dari anggota DPRD Jombang untuk menyampaikan sikap secara terbuka. Transparansi dan keberpihakan pada kepentingan publik dinilai penting dalam setiap kebijakan anggaran.(*)
