KETIK, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan kebijakan pemasangan stiker di rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan transparansi dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.
Nurul Azizah menyampaikan penjelasan tersebut saat memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Rabu, 7 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa pemasangan stiker bukan untuk memberi stigma, melainkan sebagai bentuk keterbukaan data kepada masyarakat.
“Data yang digunakan saat ini adalah Damisda (Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah), yaitu hasil usulan semester II tahun 2025. Dengan pemberian stiker pada penerima Damisda, masyarakat bisa mengetahui secara terbuka siapa saja yang tercatat sebagai penerima bantuan,” tegasnya.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa jumlah KPM yang masuk dalam data Damisda dan dipasangi stiker mencapai 50.987 keluarga, atau hampir 30 persen dari total kepala keluarga di Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, keterbukaan ini justru membuka ruang koreksi bersama apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Kalau ternyata setelah dipasang stiker ada yang tidak sesuai, itu lebih bagus. Ini bentuk transparansi Pemkab Bojonegoro. Artinya, pada tahun 2026 ini kita menggunakan data yang divalidasi dan diamati langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Nurul Azizah juga mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan kebijakan tersebut. Ia meminta ASN memberikan penjelasan yang benar dan lugas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kalau ada yang protes, justru ini bagus. Ini validasi langsung dari masyarakat agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Seluruh PNS bisa ikut menyampaikan informasi dan membantu menjelaskan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Melalui kebijakan pemasangan stiker KPM bansos ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap data kemiskinan semakin akurat, partisipasi masyarakat dalam pengawasan meningkat, serta penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berjalan lebih adil, transparan, dan tepat sasaran. (*)
