KETIK, BREBES – Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Brebes menggelar halaqah untuk membahas dan merumuskan langkah-langkah menciptakan pesantren yang ramah anak.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Santri dan dihadiri oleh seluruh pengurus pondok pesantren se-Kabupaten Brebes.
Dalam kegiatan ini, para narasumber menyampaikan bahwa pesantren ramah anak berarti pesantren tersebut aman, bersih, sehat, bebas dari kekerasan dan perundungan, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak.
Bentuk-bentuk pesantren ramah anak meliputi kebijakan anti-kekerasan, kurikulum inklusif, penyediaan konsultan psikologi, serta sarana prasarana yang aman dan nyaman.
Kepala DP3KB Kabupaten Brebes, Ahmad Ma'mun, menyampaikan bahwa aduan kekerasan di pondok pesantren sebenarnya angkanya sangat kecil dibanding aduan lain.
Namun, hal ini tidak berarti bahwa kekerasan tidak terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah kekerasan di pondok pesantren.
Ketua Tanfidziyah PCNU Brebes, KH Sholahuddin Masruri, menegaskan bahwa masih ada tantangan dalam implementasi program pesantren ramah anak, seperti masalah anggaran dan kesadaran masyarakat.
Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Agama dan lembaga lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan mencegah kekerasan di pondok pesantren.
Kholidin, ketua panitia menyebutkan kegiatan halaqah ini sebagai bentuk membangun lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak.
"Halaqah ini untuk membahas persoalan terkait anak dan kekerasan di pondok pesantren. Acara ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang seimbang, bahwa pondok pesantren tidak luput dari kekurangan, namun tidak lebih parah dibandingkan dengan situasi di luar," kata Kholidin menjelaskan.
Poin tersebut ditegaskan kembali oleh sekertaris acara, Ahmad Munsip, menurutnya tujuan utama Program Pesantren Ramah Anak adalah mencegah kekerasan dan pelecehan seksual di pondok pesantren, serta mendorong para pengasuh untuk memperhatikan kepentingan anak-anak.
"Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan medis dan tidak boleh didiskriminas." kata Munsip yang juga ketua PC GP Ansor Kabupaten Brebes.(*)
