Pakar Ekonomi UIN Malang Sebut Kebijakan ASN Bersepeda Tak Efektif Tekan Konsumsi BBM

KETIK, MALANG – Kebijakan anjuran bersepeda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang guna menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai catatan kritis. 

Pakar Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. H. Slamet, S.E., M.M., Ph.D., menilai langkah tersebut tidak efektif jika tolok ukurnya adalah penghematan energi.

Meski mengapresiasi niat baik di baliknya, Prof. Slamet menekankan perlunya kajian mendalam terkait infrastruktur, ekosistem keamanan, jarak tempuh, hingga kondisi fisik dan gaya hidup para ASN.

Menurut Prof. Slamet, efektivitas sebuah kebijakan harus diukur secara kuantitatif berdasarkan dampak terhadap tujuan utama. Dalam hal ini, penghematan BBM bagi ASN Pemkot dinilai memiliki dampak yang sangat kecil terhadap total konsumsi BBM masyarakat Malang secara keseluruhan, apalagi kebijakan ini hanya diterapkan pada hari Jumat.

"Efektif itu jika sesuatu kebijakan nanti itu berdampak kepada tujuan utama. Efektif itu harus diukur tepatan dengan secara kuantitatif," jelas Prof. Slamet, Jumat, 27 Maret 2026.

Ia menambahkan bahwa tanpa rekam data konsumsi BBM yang valid sebelum dan sesudah kebijakan, klaim keberhasilan sulit dibuktikan.

"Tujuan utama ini adalah penghematan konsumsi BBM bagi ASN, khususnya pemkot. Pertanyaan kemudian adalah berapa sih pegawai pemkot persentasenya dari total masyarakat Malang misalnya. Apalagi saya lihat cukup hari Jumat saja. Nah itu kalau berubah sangat kecil sekali," imbuhnya.

Pakar ekonomi UIN Malang, Prof. H. Slamet, S.E., M.M., Ph.D., menilai anjuran bersepeda bagi ASN tidak efektif dalam mengurangi penggunaan BBM. (Foto: Aliyah/Ketik.com)

Kaprodi Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Malang tersebut menegaskan bahwa tanpa assisting data, kebijakan ini sulit dinilai secara objektif.

"Ada tidak data assisting penggunaan ini? Berapa? Itu yang pertama. Sehingga saya katakan tadi kurang efektif atau mungkin bahkan tidak efektif gitu," ucapnya.

"Secara kuantitatif enggak ada, enggak bisa diukur gitu. Ya bukan enggak bisa, belum ada keukuran. Data konsumsi bagi teman-teman ASN di Pemkot itu, satu minggu berapa sih dia beli? BBM itu terekam tidak? Terecord tidak? Kan tidak ada," tambahnya.

Alih-alih menjadikan penghematan BBM sebagai target utama, Prof. Slamet menyarankan agar program ini diarahkan sebagai investasi kesehatan. Jika ASN sehat, produktivitas kerja akan meningkat secara alami, sementara penghematan BBM menjadi efek samping positif.

"Berbeda jika kebijakan untuk meningkatkan investasi kesehatan bagi ASN, itu tak acungi jempol. Nah itu bagus kalau tujuan ke sana. Sehingga BBM itu, penggunaan BBM jangan dijadikan tujuan, tapi dijadikan dampak saja," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penghematan bahan bakar hanyalah efek samping kecil yang bisa diperoleh dari kebiasaan sehat tersebut.

"Dampaknya adalah penggunaan orang tidak membeli BBM. Atau paling tidak, jumat itu menghemat setengah liter lah bagi teman-teman yang bawa motor gitu ya, tapi yang bawa sepeda mobil, bisa jadi taruh lah satu liter atau sampai dua liter lah," tambah Prof. Slamet.

Prof. Slamet menekankan bahwa bersepeda tidak bisa dipaksakan kepada semua orang karena berkaitan erat dengan minat dan kesiapan fisik masing-masing individu.

"Orang bersepeda itu hobi. Termasuk saya ini juga gowes. Ini hobi. Nah, tidak semua orang itu suka sepeda. Satu. Yang kedua, kondisi fisik. Seseorang. Sama-sama muda, itu belum tentu suka," jelas Prof. Slamet.

Selain faktor personal, tantangan geografis Kota Malang yang berbukit juga menjadi kendala nyata bagi para ASN yang tinggal jauh dari kantor.

"Yang kedua, dari sisi rumah, jarak. Topografi Malang itu bukan rata, tapi naik turun, sifatnya anjuran bukan kewajiban," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menghargai pengguna jalan non-motor.

"Infrastruktur ramah lingkungan yang di lalu lintas ini. Karena perilaku masyarakat kita itu tidak peduli, tidak menghargai orang berjalan kaki maupun bersepeda itu," ungkapnya.

Sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan, Prof. Slamet mendorong optimalisasi transportasi umum seperti Trans Jatim. Ia menyarankan adanya skema insentif, misalnya potongan harga bagi ASN yang menggunakan moda transportasi publik untuk berangkat kerja.

"Bagaimana ini bisa jalan dan seterusnya. Bahasa lain itu dalam teori kita ada multiplier effect. Kebijakan ini akan memunculkan kebijakan yang lain. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Kebijakan Pak Wali tidak bisa berdiri sendiri," pungkasnya. (*)