KETIK, MALANG – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Dukbangga/BKKBN) RI, Wihaji menjawab kekhawatiran masyarakat yang menganut childfree. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut kementerian mencanangkan program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya).
Dari data yang dimiliki BKKBN, terdapat 71.000 perempuan di Indonesia yang menikah namun ingin memilih untuk tidak punya anak. Setelah berbincang dengan beberapa dari mereka, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Mulai dari kondisi ekonomi, pekerjaan, dan menemukan makna baru dari kebahagiaan.
"Mereka memikirkan bagaimana pengasuhan anaknya, menggaji pembantu. Kemudian kerja tetapi karena punya anak, harus keluar. Ada juga faktor yang menyebutkan ada peradaban baru, menggeser kebahagiaan lebih asik dengan boneka dan sebagainya," ujarnya, Selasa 12 Agustus 2025, di Kota Malang.
Ia menganggap bahwa di Indonesia, childfree bukanlah pilihan yang tepat. Namun persoalan tersebut tetap harus diatasi oleh pemerintah.
"Maka saya menjawab dengan program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya). Untuk memastikan menjawab apa yang mereka takuti. Kalau mereka takut tidak ada yang mengasuh anaknya, kami buatkan Taman Penitipan Anak (TPA) di Tamasya," lanjutnya.
Dengan demikian, orang tua yang bekerja tidak perlu berhenti. Program ini telah menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga seluruh korporasi yang bergerak di Kemen-LH, ataupun perusahaan perkebunan sawit diharuskan memenuhi syarat pada Tamasya ini.
"Di swasta juga ada, tentu mungkin ada yang berbayar, kami menghormati itu. Terutama pabrik-pabrik yang pekerjanya banyak perempuan, kami minta untuk disiapkan Tamasya," imbuhnya.
Wihaji pun mengimbau agar berbagai pihak mulai menyiapkan Tamasya layaknya taman penitipan anak. Pengasuh pun harus disertai dengan sertifikat keterampilan sehingga kualitas pengasuhan pun lebih terjamin.
"Bagus kok, beberapa tempat sudah oke, sangat senang, nyaman hidup bersama teman-teman sebayanya. Konsepnya sih sederhana, taman penitipan anak yang disiapkan oleh pemerintah, korporasi maupun swasta dan Kementerian BUMN," pungkasnya. (*)
